Jemput Bola Kejakarta, Bupati Bistamam Lakukan Koordinasi ke Kemenkeu RI Untuk Tunda Salur Daerah 2025
BAGANSIAPIAPI - merahputihterkini.com - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menunjukkan komitmen serius dalam menyelesaikan persoalan tunda salur anggaran Tahun Anggaran 2025. Saat ini, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam tengah berada di Jakarta guna melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir melalui Sekretaris Dinas Diskominfo, Juliandra, Rabu (28/01/2026).
“Bapak Bupati saat ini berada di Jakarta untuk mengupayakan percepatan penyelesaian tunda salur. Langkah ini diambil guna memastikan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pihak ketiga serta kebutuhan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera teratasi,” ujar Juliandra.
Dalam kunjungan kerja strategis tersebut, Bupati H. Bistaman didampingi oleh sejumlah pejabat teknis guna memastikan sinkronisasi data dan pembahasan anggaran berjalan optimal di tingkat pusat. Pejabat yang turut serta antara lain Sarman Syahroni selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Khoirul Fahmi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Aulia Putra selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Benny Martedi selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Mursal selaku Kepala Diskominfotiks Rohil.
Juliandra menjelaskan, koordinasi langsung ke Kementerian Keuangan merupakan langkah jemput bola yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rohil agar sisa anggaran yang menjadi hak daerah dapat segera dicairkan.
“Pemerintah daerah sangat memahami kondisi di lapangan. Oleh karena itu, Bapak Bupati bersama tim teknis turun langsung ke pusat agar persoalan tunda salur ini mendapatkan solusi cepat dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun operasional pelayanan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Rohil mengimbau seluruh pemangku kepentingan, khususnya pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan pemerintah daerah, untuk dapat memahami kondisi yang sedang dihadapi.
“Kami memohon doa dan dukungan dari semua pihak, terutama pihak ketiga yang masih memiliki kewajiban dengan Pemerintah Daerah. Pemkab Rohil terus bekerja keras di tingkat pusat agar stabilitas keuangan daerah kembali normal, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan optimal di awal tahun 2026,” tutup Juliandra.(nt/red)