Wabup Rohul Ikuti Asistensi Virtual Terkait Proyeksi Keuangan Daerah TA 2026
Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menghadiri rapat asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat yang digelar secara virtual ini membahas daerah-daerah yang proyeksi pendapatannya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Drs. H. Yusmar, M.Si, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat asistensi ini dinilai krusial karena adanya tantangan dalam struktur APBD, di mana kemampuan keuangan daerah diproyeksikan belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan belanja wajib pada tahun 2026.
Pihak pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memaparkan sejumlah indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tercatat cukup kuat di angka 6,79 persen, berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan signifikan, yakni sebesar 8,12 persen atau sekitar 70,65 ribu jiwa.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 75,06. Prevalensi stunting tercatat 21,40 persen yang memerlukan perhatian serius. Sementara itu, kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang tergolong kritis mencapai 75,2 persen atau sekitar 1.875,41 kilometer.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati memaparkan realisasi serta rencana belanja wajib yang menjadi fokus asistensi. Pada bidang pendidikan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar 20 persen dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62 persen dari target alokasi.
Untuk sektor infrastruktur, target belanja ditetapkan sebesar 40 persen, namun saat ini baru terealisasi sebesar 28,57 persen. Sementara itu, belanja pegawai yang diproyeksikan sebesar 30 persen pada tahun 2026, saat ini masih berada di angka 38,18 persen.
Di sisi pendapatan, Wabup juga menjelaskan capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan variasi kinerja. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 73,17 persen, pajak rokok 79,05 persen, pajak tenaga kelistrikan 36,42 persen, dan pajak air tanah masih relatif rendah di angka 18,72 persen.
Lebih lanjut, Wabup menekankan potensi besar daerah sebagai salah satu wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas, dengan keberadaan sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit.
“Kami berharap adanya dukungan untuk hilirisasi industri sawit serta pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Perseroda) sebagai mitra usaha guna meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program penguatan UMKM melalui skema pinjaman modal tanpa bunga, di mana bunga pinjaman ditanggung oleh APBD untuk pinjaman di bawah Rp5 juta.
Rapat asistensi ditutup dengan permohonan arahan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Rokan Hulu dapat memenuhi ketentuan belanja minimum sekaligus mengoptimalkan potensi daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.