
PEKANBARU - merahputihterkini.com - Sejumlah pimpinan media mengecam dugaan praktik pesanan publikasi dan pencairan anggaran media secara diam-diam di lingkungan Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Pekanbaru. Polemik ini mencuat karena adanya indikasi ketidaktransparanan, tebang pilih, serta dugaan lobi-lobi untuk mendapatkan upeti (bagi-bagi) di balik pembayaran kedua pihak yang merugikan perusahaan pers mitra kerja sama. dan sampai saat ini berkas pencairan media tersebut terkunci di meja Sekwan DPRD Pekanbaru dan tidak ada kepastian jawaban kapan untuk bisa di bayar.
Demikian di sampaikan Salah Pimpinan media, Azhar, kepada awak media, Senin (16/11) di Pekanbaru, menurutnya dua tahun belakangan ini semenjak tidak di jabat Sekwan lama ibu Rika Badriah untuk mendapatkan pesanan publikasi di Sekwan sangat sulit dan tertutup rapat bagi media yang sudah lama melakukan kerja sama dan terkesan tebang pilih dan ada nya lobi-lobi baru mendapatkan pesanan dn pencairan, dan ini sangat merugikan insan pers dan pemerintah Kota Pekanbaru.
dimana untuk mendapatkan Orderan pesanan publikasi DPRD, para bawahan Sekwan harus melaporkan ke pada Sekwan terhadap media yang mana layak untuk di beri pesanan dan di bayarkan. yang mana juga dalam informasi media yang kerjasama pada masa sekwan lama Ibu Rika Badria terancam tidak lagi dapat melakukan kerja sama.
Sementara itu Kabag Publikasi Sekwan DPRD Pekanbaru, Samsul Bahri, saat di minta tangapan mengatakan terhadap pesanan media dan pembayaran media yang belum kunjung ada kepastian mengaku harus melaporkan kepada Sekwan. dan berkas sudah di masukan ke Sekwan Pekanbaru.
"Semua data sudah di kumpulkan dan dilaporkan ke Sekwan, kalau ada waktu abang bisa menghadap sekwan,"terang Samsul Bahri.
namun sampai saat ini, para pimpinan media berupaya menjumpakan sekwan Pekabaru, namun sulit untuk melakukan pertemuan dan melempar kembali kepada Kabag Publikasi terkesan media tersebut tidak ada janji atau lobi-lobi. pada hal beberapa media yang kerja sama itu sudah lama kerjasama bukan media baru timbul.
"untuk apa para awak pimpinan media di arahkan menjumpakan Sekwan baru ada pembayaran kalau bukan ada unsur apa-apa,'terang nya.
Ketidaktransparanan mendapatkan pesanan publikasi Kontrak Kerja Sama di DPRD Pekanbaru. Sejumlah pihak menyoroti pelaksanaan kontrak kerja sama publikasi media yang dinilai tertutup dan tidak mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik. serta Dugaan Pencairan Tebang Pilih dan Lobi Tertutup. Pimpinan media mencurigai adanya pencairan dana yang dilakukan secara diam-diam hanya kepada kelompok atau media tertentu, dengan kesepatan mendapatkan upeti antara kedua pihak, baru dilakukan pembayaran..
"Praktik ini memicu dugaan adanya negosiasi di balik meja oleh oknum pejabat terkait untuk mempermudah pencairan bagi pihak-pihak tertentu. dan Mekanisme pesanan tertutup dan titipan dinilai berpotensi melanggar peraturan pengadaan barang dan jasa serta prinsip keadilan bagi seluruh perusahaan pers,"tegas Azhar.
Pihaknya mengharapkan penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pekanbaru agar dapat memeriksa anggaran publikasi di Sekwan Pekanbaru yang selama ini tidak tranparan dan tidak tersentuh ,"kita berharap pihak kejaksaan dapat melakukan Audit semua anggaran Publikasi di Sekwan,"jelasnya.
ditempat terpisah, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid saat di minta komentarnya mengaku tidak mengetahui proses langsung terkait bagaimana urusan kontrak media termasuk pencairanya di DPRD Pekanbaru, hal tersebut merupakan kewenanangan sekwan dan PPTK kegiatan tersebut.
"saya tidak tahu terkait urusan kontrak media dan pencairan nya di Sekwan, mungkin bisa di klarifikasi langsung kepada sekwan dan pptk kegiatanya"ungkap Isa Lahamid seraya menutupi.(rd)