Sahid Salahudin, Sekjen partai Keadilan dan Persatuan.
Jakarta- Terkait beberapa Maslah yang muncul,di internal Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Pimpinan Mayjen marinir (purn) Yusuf Solichien, maka Mayoritas Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi se Indonesia Mendorong untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) Guna meminta Pertanggung jawaban atas kejadian di internal DPN dan DPP.
Menurut Sekjen PKP, said Solahudin, Desakan Munaslub Dari Mayoritas Dewan Pimpinan Provinsi, Kepada Dewan Pengurus Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan adalah Hak Yang Dijamin konstitusi termaktup dalam angaran dasar Angga rumah Tangga Partai serta tak bisa diabaikan.
Semenjak beberapa Hari yang lalu dari berbagai daerah mengirimkansurat kepada saya yang ditujukan ke Dewan Pengurus Nasional, agar Mengadakan Munaslub, dan saya sendiri tak memungkiri bahwa hal hal yang dimaksud Para ketua partai keadilan dan persatuan provinsi, tentulah tidak boleh terjadi, yaitu penyimpangan penyimpangan dalam mengelola partai.
Salah seorang ketua DPP yang juga di mintai pendapat nya tak bersedia disebut kan namanya tentang masalah Munaslub, membenarkan, bahwa untuk konsolidasi organisasi yang kuat, agar Partai lolos pemilu maka para pimpinan PKP, provinsi mendesak Pertanggung jawaban Ketua Umum, jangan kepengurusan Yang sudah Ada seperti Rekan kami Di Sumatra Selatan Di obok obok korwil hingga menggembok kantor Partai di Palembang, hal ini melanggar etika berorganisasi konsentrasi lah DPN ke wilayah Wilayah Partai yang Belum Terbentuk kepengurusan nya. Misalnya kepengurusan DKI,Banten,Jawa barat, Jawa tengah Dan DIY karena dari pengalaman kami yang sudah lama di Partai ini Daerah ini merupakan basis terlemah dalam perkembangan partai, jangan kami sudah berdarah darah, di daerah DPN terlena sehingga kerja keras kami didaerah sia sia, dan apa bila ini terdengar hingga ke kabupaten kota dan kecamatan mereka tentunya akan kurang bersemangat, karena mereka Taruma 2 kali PKP lolos pemilu di tahap akhir,dan sulit mencari caleg Potensial.