Latest Posts

Dugaan Korupsi Proyek SD dan SMP, Kejati Riau Geledah Disdikbud Rohil.

Thu, 16 Apr 2026 17:36:20 +0700

BAGANSIAPIAPI - merahputihterkini.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali menggeledah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kamis (16/4/2026).

Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2024.

Penggeledahan dilakukan tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk mengumpulkan alat bukti dan menelusuri kemungkinan adanya praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Penyidikan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik) yang ditandatangani Kepala Kejati Riau, Sutikno, pada 27 Maret 2026.

Dalam penggeledahan di kantor Disdikbud Rohil, penyidik menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan pengelolaan proyek.

Barang bukti tersebut akan dianalisis untuk mengungkap alur pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, menyatakan penggeledahan merupakan bagian dari upaya memperjelas konstruksi perkara.

“Penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti serta memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Hingga kini, penyidik masih mendalami perkara dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban seiring perkembangan penyidikan.

Zikrullah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas dugaan korupsi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sektor pendidikan.

Sebelumnya, Kejati Riau juga menangani perkara dugaan korupsi Tahun Anggaran 2023 di Disdikduk Rohil dengan dia tersangka. Keduanya telah diadili dan dinyatakan bersalah oleh hakim.*(rd)

RKPD Tahun 2027, Wali Kota Pekanbaru Resmikan Agenda Musrenbang.

Wed, 15 Apr 2026 16:03:38 +0700

PEKANBARU - merahputihterkini.com - Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2027 di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Rabu (15/4/2026).

Dalam agenda ini, hadir berbagai unsur pemerintahan, baik dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru periode sebelumnya, jajaran Kepala OPD Pemko Pekanbaru, Perwakilan Pemprov Riau, BPJN Riau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga pihak swasta.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk membangun Kota Pekanbaru. Terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan dan saluran drainase dalam upaya mewujudkan jalan yang baik dan mengendalikan banjir.

Menurutnya, penanganan banjir sampai saat ini memang belum maksimal. Tetapi, diyakini bahwa kondisi banjir saat hujan turun, sudah lebih cepat surut dibandingkan beberapa tahun silam.

"Memang belum tuntas, tapi sekarang surutnya sudah lebih cepat. Memang menyelesaikan persoalan lama tidak mudah untuk diselesaikan, apalagi kita juga fokus pada ekonomi unggul, lingkungan, dan peningkatan SDM," ujarnya.

Sementara itu, ia menjelaskan Pemko Pekanbaru juga sudah berhasil menyelesaikan utang daerah. Meskipun Pemko Pekanbaru menghadapi tantangan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp433 miliar.

"Tapi Alhamdulillah, berkat semangat rekan-rekan OPD, kita bisa mendapatkan PAD sebesar Rp1,2 triliun, naik sekitar Rp400 miliar tahun ini," jelasnya.
Capaian lain dibawah kepemimpinan Agung Nugroho - Markarius Anwar, selanjutnya adalah kebijakan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru yang memberikan dampak positif. Dimana, kebijakan ini berhasil mendorong wajib pajak membayarkan kewajibannya.

Pemko Pekanbaru juga sudah menyelesaikan pengaspalan sekitar 42 kilometer jalan pada tahun 2025 dan kembali menganggarkan peningkatan infrastruktur jalan pada 2026 dengan target tambahan sekitar 50 kilometer jalan.

Sementara itu, pihaknya berharap dalam Musrenbang RKPD untuk tahun 2027, semua pihak yang hadir dapat memberikan masukan dan usulan terbaik demi pembangunan Kota Pekanbaru.(rd)

Minyakita Tembus Rp17.000, Wali Kota Pekanbaru Segera Sidak ke Lapangan

Thu, 16 Apr 2026 16:00:19 +0700

PEKANBARU - merahputihterkini.com - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan segera melakukan peninjauan lapangan terkait distribusi minyak goreng subsidi, Minyakita. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap laporan masyarakat mengenai mulai langkanya stok minyak goreng tersebut di berbagai pasar tradisional maupun ritel.

Pemeriksaan intensif direncanakan menyasar berbagai titik distribusi untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Pemko Pekanbaru berkomitmen menjaga stabilitas pasokan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi tanpa kendala distribusi yang berarti di wilayah ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Fokus utama dari pengecekan ini adalah lokasi-lokasi yang menjadi pusat pengumpulan atau gudang penyimpanan stok. Wali Kota menekankan pentingnya transparansi dalam rantai pasok agar aliran barang dari produsen hingga ke tangan konsumen berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Kita akan mengecek tempat-tempat yang menjadi tempat pengumpulan,” tegas Agung Nugroho Kamis (16/4/2026).

Agung menyampaikan pengawasan ketat di titik pengepul sangat krusial untuk mendeteksi adanya penyimpangan distribusi sejak dini sebelum berdampak lebih luas.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Pemko Pekanbaru bersinergi dengan aparat penegak hukum dari unsur kepolisian dan TNI. Kerja sama lintas instansi ini bertujuan untuk menindak tegas pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi kelangkaan demi mencari keuntungan pribadi secara ilegal," jelas Agung.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, kelangkaan Minyakita mulai memicu kenaikan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Saat ini, sejumlah pedagang terpaksa menjual Minyakita dengan harga mencapai Rp17.000 per liter, melambung dari ketetapan pemerintah yang seharusnya sebesar Rp15.700 per liter.

Selain mengawasi stok, langkah antisipatif ini dilakukan untuk meredam keresahan terkait isu kenaikan harga minyak goreng subsidi yang kian santer terdengar.

Agung memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal untuk menjaga ketersediaan stok agar tetap aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan warga.

"Kami mengimbau masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam pengawasan mandiri di lingkungan sekitar. Warga jangan ragu melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya dugaan penimbunan atau kejanggalan dalam distribusi Minyakita di wilayah mereka masing-masing," tegas Agung.(MR/rd))

Tim Gabungan Tangkap Pembuang Sampah Liar dan Bawa 8 Unit Kendaraan

Thu, 16 Apr 2026 15:36:48 +0700

PEKANBARU - merahputihterkini.com - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menunjukkan taringnya dalam menjaga kebersihan kota dari aksi nakal para penyedia jasa angkutan ilegal. Sebanyak delapan unit angkutan sampah mandiri terpaksa gigit jari setelah dikandangkan oleh tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama Satpol PP Pekanbaru karena tertangkap basah membuang sampah sembarangan.

Operasi senyap yang dilakukan ini menyasar para oknum yang kerap memanfaatkan bahu jalan dan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Para pelaku tidak berkutik saat petugas memergoki mereka sedang menurunkan muatan di beberapa titik rawan yang telah dipantau sebelumnya.

Kepala DLHK Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebagian besar sampah yang dibuang secara ilegal tersebut justru berasal dari luar wilayah Pekanbaru. Mirisnya, sampah-sampah ini merupakan limbah dari badan usaha yang sengaja "dibuang" ke wilayah kota untuk menghindari prosedur resmi.

"Jadi, mereka ini dari luar Pekanbaru yang sengaja membuang sampahnya ke dalam kota. Sampah yang mereka bawa ini berasal dari badan usaha tertentu," tegas Reza Kamis (16/4/2026).

Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena menambah beban kebersihan kota secara tidak adil.

Aksi penangkapan tersebut dilakukan di beberapa lokasi strategis, di antaranya Jalan HR Soebrantas tepat di depan kampus UIN Suska Riau, wilayah Air Hitam, Jalan Teropong, hingga Jalan SM Amin.

Lokasi-lokasi ini memang sering dikeluhkan masyarakat karena kerap muncul tumpukan sampah secara mendadak. Dari razia tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa enam unit becak motor (bentor), satu unit motor keranjang, dan satu unit mobil pickup pengangkut sampah.

Seluruh armada tersebut kini telah diamankan di Mako Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai bagian dari tindakan tegas pemerintah.

Plt Kepala Satpol PP Pekanbaru, Desherianto, menjelaskan bahwa para pelanggar dijerat dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014.

"Selain kendaraan yang disita sementara, pemilik angkutan juga diwajibkan membayar denda administratif di tempat serta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya," katanya.

Langkah tegas ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena DLHK Pekanbaru berkomitmen untuk rutin menggelar razia serupa di berbagai sudut kota. Pemerintah berharap tindakan ini memberikan efek jera bagi angkutan mandiri lainnya agar tidak lagi "kucing-kucingan" dalam membuang limbah demi kenyamanan warga Pekanbaru.(MR/rd))

Bupati Siak Bawa Misi Selesaikan Konflik Agraria.

Thu, 09 Apr 2026 15:33:18 +0700

PEKANBARU – merahputihterkini.com - Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, mendorong agar lahan-lahan yang selama ini dikuasai perusahaan melalui izin usaha maupun Hak Guna Usaha (HGU) lebih diprioritaskan untuk masyarakat, terutama warga desa yang selama ini terdampak konflik agraria.

Hal itu disampaikan Afni usai pertemuan intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut, Afni didampingi Kepala ATR/BPN Kabupaten Siak, Martin.

Afni menegaskan, kebutuhan masyarakat terhadap lahan semakin mendesak seiring pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak yang kini telah mencapai sekitar setengah juta jiwa. Kondisi ini, menurutnya, berbeda jauh dibanding saat izin-izin perusahaan pertama kali diberikan.

“Kami melihat ada potensi lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Dalam pandangan kami, lebih baik diberikan kepada rakyat daripada harus diperpanjang IUP ataupun HGU-nya,” ungkap Afni.

Mantan wartawan itu mengakui, usulan tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Namun, langkah itu diyakini sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan ekologis, terutama bagi masyarakat yang selama ini hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

Afni juga menyoroti berbagai konflik antara masyarakat dan perusahaan yang terjadi di sejumlah wilayah di Siak. Persoalan tersebut, lanjut Afni, tidak hanya berkaitan dengan legalitas lahan tetapi juga menyangkut ruang hidup dan keberlanjutan ekonomi warga desa.

“Kami ingin keadilan ekologis ini tidak hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya, tetapi juga oleh masyarakat di dusun dan kampung,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Siak turut menyampaikan berbagai persoalan terkait izin eksisting, rencana perpanjangan HGU, serta potensi lahan yang dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

Bupati perempuan pertama di Siak itu menyadari, upaya tersebut tidak mudah karena harus melalui berbagai tahapan regulasi. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak masyarakat atas tanah dan hutan di Siak.

“Kami melangkah dengan niat yang jernih untuk mewujudkan perjuangan hak atas tanah bagi masyarakat Siak,” ujarnya.(rd)

Bupati Siak Ajak FKPMR dan Legislator Senayan Bersatu Bangun Riau

Sun, 12 Apr 2026 15:04:22 +0700

PEKANBARU – merahputihterkini.com - Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengajak anggota DPR dan DPD RI asal Riau di Senayan untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan halal bihalal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKMPR) di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Ahad (12/4/2026).

Forum tersebut dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketua FKMPR Mambang Mit, Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri Marjohan, Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, serta sejumlah tokoh masyarakat termasuk Saleh Djasit, dan sejumlah anggota DPR RI asal Riau.

Pada kesempatan itu Afni menegaskan pentingnya pemenuhan hak daerah guna mendukung pembangunan hingga ke pelosok. “Kita bukan dalam posisi mengemis, melainkan menuntut hak rakyat dari sumber daya alam yang ada di daerah,” ungkap Afni.

Menurut Afni, dalam situasi bangsa saat ini, perjuangan daerah berfokus pada keadilan fiskal yang transparan dari pemerintah pusat. Ia menekankan, upaya menagih hak daerah bukan bentuk perlawanan, melainkan tanggung jawab kepala daerah terhadap masyarakat sesuai amanat otonomi daerah.

Bupati perempuan pertama di Siak itu juga menyoroti perubahan skema kebijakan fiskal nasional dari money follow function menjadi money follow program, di mana daerah harus menyesuaikan diri dengan program prioritas pusat. Meski pelibatan pemerintah daerah dinilai minim, Afni memastikan Pemkab Siak mendukung dan mengawal implementasi program nasional agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Afni secara khusus meminta dukungan legislator Riau di pusat untuk membuka akses komunikasi dengan kementerian dan memperjuangkan hak-hak fiskal daerah yang masih tertahan.

“Kami berterimakasih atas perhatian yang sudah diberikan anggota legislatif ke daerah. Tentu kita perlu terus solid mengetuk pintu kementerian. Kami minta tolong suarakanlah keadilan fiskal daerah di pusat, yang dipangkas di 2026 sebesar 50% kita terima. Namun untuk kurang salur 2023-2024, kiranya bersama disuarakan agar segera dibayarkan. Jika bersama, tentu lebih kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Riau dalam bentuk keadilan fiskal ini,” ujarnya.

Mantan wartawan itu mengungkapkan, kondisi fiskal daerah saat ini cukup tertekan, terutama akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Khusus untuk DBH Siak tahun 2026 sebesar setengah triliun rupiah, serta kurang salur DBH tahun 2023–2024 dengan nilai serupa yang masih tertahan di pusat. Kondisi ini berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan.

Meski demikian, Afni optimis Kabupaten Siak tetap mampu bertahan melalui langkah efisiensi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan arahan Plt Gubernur Riau.

Menanggapi hal tersebut, forum menghasilkan maklumat FKMPR, salah satunya pembentukan Forum Komunikasi DPR/DPD RI asal Riau yang diketuai Ahmad dan sekretaris Karmila. Selain itu, diusulkan pembentukan sekretariat bersama di Jakarta sebagai jembatan komunikasi dan konsolidasi perjuangan kepentingan Riau di tingkat pusat.

Sementara itu Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi unsur adat, agama, dan pemerintah dalam menopang jalannya pemerintahan daerah.

Konsep "tali berpilin tiga” yang merujuk pada sinergi Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKMR), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Adat Melayu (LAM), menurut Hariyanto menjadi wadah strategis untuk menyatukan kekuatan sosial, menyelaraskan kebijakan, serta menjaga harmoni masyarakat di tengah tantangan pembangunan, terutama keterbatasan fiskal akibat dinamika dana transfer pusat.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut harus menjadi momentum memperkuat kemandirian daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh unit Samsat di Riau untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (rd)

Tekankan Pendidikan Berbasis Cinta, Bupati Siak Buka Pelatihan Guru RA.

Wed, 15 Apr 2026 14:52:47 +0700

SIAK– merahputihterkini.com - Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, membuka pelatihan Kurikulum Berbasis Cinta bagi Guru Raudhatul Athfal (RA) se-Kabupaten Siak yang digelar di Komplek Rumah Rakyat, Kampung Rempak, Rabu (15/4/2026).

Dalam sambutannya, Afni mengaku bersyukur dapat menerima para guru RA di rumah rakyat. Dia menyebutkan, banyak guru yang baru pertama kali mengikuti kegiatan di lokasi tersebut.

“Alhamdulillah, kita bisa menerima guru RA se-Kabupaten Siak di rumah rakyat ini. Banyak yang mengaku baru pertama kali masuk dan beracara di sini,” ujar Afni.

Bupati perempuan pertama di Siak itu menegaskan, keberadaannya di komplek tersebut hanya sementara, karena seluruh fasilitas itu merupakan milik masyarakat. Ia juga mengungkapkan kedekatannya secara emosional dengan kawasan tersebut, yang berada tidak jauh dari kampung halamannya di Rempak.

“Saya ini hanya menumpang sementara di sini. Semua ini milik rakyat. Rumah emak saya pun tidak jauh dari sini. Dulu setiap lewat, hanya bisa bershalawat melihat rumah rakyat. Begitulah jalan takdir,” ucap Afni.

Pada kesempatan itu, Afni juga menyampaikan apresiasi kepada para guru RA atas dedikasi mereka dalam membangun karakter anak-anak sejak usia dini, khususnya dalam menanamkan nilai cinta kepada Allah, Rasul, sesama, dan lingkungan.

Mantan wartawan itu menambahkan, Pemerintah Kabupaten Siak hingga kini masih memberikan insentif bagi guru TK, RA, dan Kelompok Bermain (KB) yang bersumber dari APBD.

Selain itu, terdapat pula bantuan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan oleh pemerintah kampung, dengan rincian untuk wilayah kampung sebesar Rp750 ribu per orang bagi guru TK/RA dan Rp550 ribu untuk guru KB. Sementara di wilayah kelurahan, insentif yang diberikan sebesar Rp900 ribu per orang untuk guru TK/RA dan Rp600 ribu untuk guru KB.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis cinta dalam pendidikan anak usia dini di Kabupaten Siak. (RK1)

Wabup Siak Tekankan Efisiensi Anggaran dan Sinergi Program Nasional.

Wed, 15 Apr 2026 14:35:55 +0700

SIAK - merahputihterkini.com – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyampaikan, tanggapan dan jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak Tahun 2025.

Tanggapan tersebut di sampaikan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak di Ruang Rapat Puti Kacang Mayang, Gedung Panglima Ghimbam, Rabu, (15/4/2026).

Wabup Syamsurizal menegaskan, saat ini pemerintah fokus pada efisiensi dan penataan BUMD. Menanggapi pandangan fraksi terkait kemandirian ekonomi, Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen melakukan pembenahan BUMD agar memberikan kontribusi nyata bagi PAD.

“Langkah konkret yang diambil meliputi evaluasi kinerja berkala, penguatan manajemen, hingga penataan unit usaha yang kurang produktif,” ujarnya.

Ia mengatakan, ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Siak juga menegaskan komitmennya terhadap efisiensi belanja daerah.

“Kami memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Hasil penghematan belanja diarahkan langsung untuk memperkuat program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Syamsurizal.

Syamsurizal mengapresiasi para anggota legislatif atas masukan, pertanyaan, dan saran yang diberikan demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Negeri Istana.

Menjawab isu ketimpangan pembangunan infrastruktur, Wabup menjelaskan adanya tantangan geografis berupa lahan gambut dan wilayah konsesi perusahaan yang memerlukan perizinan khusus.

“Saat ini, kondisi jalan mantap di Kabupaten Siak mencapai 51,17% atau 957,017 km. Fokus utama pembangunan saat ini adalah memperkuat konektivitas antar-kampung di seluruh kecamatan,” terangnya.

Di sektor sosial, Pemkab Siak mencatatkan prestasi membanggakan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,19% pada tahun 2025, naik dari 76,52% di tahun sebelumnya.

“Capaian ini menempatkan Siak di posisi ketiga tertinggi di Provinsi Riau, serta menduduki peringkat pertama untuk kategori Kabupaten se-Provinsi Riau,” ulasnya lagi.

Selain itu, kata dia dari sisi sinergi Kebijakan Nasional menutup jawabannya, Wabup menekankan pentingnya sinergi antara daerah dan pusat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen untuk memastikan setiap program daerah terintegrasi dengan arah kebijakan nasional dan program strategis pusat.

“Ke depan, diperlukan langkah aktif dan progresif bersama DPRD agar sinergi ini berjalan baik, termasuk dalam optimalisasi PAD dan penanganan isu lingkungan seperti Karhutla,” pungkasnya.(rd)

Bupati Anton Resmi Lantik Drs. H. Yusmar, M. Si Sebagai Pj Sekda Rokan Hulu

Tue, 14 Apr 2026 12:38:49 +0700

Roda pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kini memiliki nakhoda administrasi definitif sementara. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Drs. H. Yusmar, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul pada Senin (13/4/2026).

?Prosesi khidmat ini berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Rohul, menandai babak baru setelah sebelumnya Yusmar mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di posisi yang sama.
?
?Perubahan status dari Plt menjadi Pj ini bukan sekadar formalitas. Bupati Anton menegaskan bahwa pelantikan ini bertujuan agar Sekda memiliki kewenangan penuh dan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan roda birokrasi.

?"Pelantikan ini dilakukan agar tugas-tugas administratif pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik, lancar, dan maksimal," ujar Bupati Anton.
?
?Momen krusial bagi birokrasi Rohul ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Rohul ?H. Syafaruddin Poti, SH, MM bersama Ketua DPRD Rohul ?Hj. Sumiartini serta ?Para Kepala Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemkab Rohul.
?
?Drs. H. Yusmar, M.Si bukanlah wajah baru dalam jajaran elit birokrasi Rokan Hulu. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

?Dengan jabatan barunya sebagai Pj Sekda, Yusmar diamanahkan untuk, ?Menjamin Stabilitas Administrasi terutama memastikan seluruh dokumen dan alur birokrasi berjalan sesuai regulasi dan Meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara untuk menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekda ini dirinya juga di berikan hak serta fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bandara Tuanku Tambusai Siap Lepas 377 Jemaah Haji Rohul, Keberangkatan Dimulai 28 April

Fri, 10 Apr 2026 19:51:00 +0700

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mulai mematangkan persiapan keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) tahun 1447 H / 2026 M. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, Drs. H. Yusmar, M.Si, memimpin langsung Rapat Koordinasi Awal di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Rohul, Kamis (9/4/2026).

?Rapat strategis ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Kakan Kementerian Haji dan Umroh Rohul, Kakan Kemenag Rohul, para Asisten, Kepala OPD terkait, perwakilan Polres Rohul, hingga pihak otoritas Bandara Tuanku Tambusai.

?Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa total jemaah asal "Negeri Seribu Suluk" yang akan berangkat tahun ini berjumlah 377 orang. Para jemaah dibagi ke dalam tiga kelompok terbang (Kloter) dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Kloter 8 Bagian Utama 28 April 2026 Bandara Tuanku Tambusai sebanyak 191 Jemaah
Kloter 12 Bagian Utama 3 Mei 2026 Bandara Tuanku Tambusai 182 Jemaah dan
Kloter 13 4 Jemaah 9 Mei 2026

Plt Sekda Rohul, Yusmar, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi tamu Allah tersebut. Ia memastikan bahwa prosesi pelepasan akan dilakukan secara khidmat oleh pimpinan tertinggi kabupaten.

?"Insya Allah, keberangkatan para jemaah akan dilepas langsung oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Prosesi pelepasan dilakukan sejak dari Bandara Tuanku Tambusai hingga nantinya dilepas secara resmi dari Embarkasi Batam menuju Tanah Suci," ujar Yusmar.
?
?Keterlibatan berbagai pihak seperti Polres Rohul dan pihak Bandara dalam rapat ini bertujuan untuk memastikan aspek keamanan dan teknis penerbangan berjalan tanpa hambatan. Pemkab Rohul berharap operasional di Bandara Tuanku Tambusai dapat mempermudah mobilisasi jemaah sehingga mereka bisa berangkat dengan nyaman dan fokus beribadah.

?Dengan persiapan yang matang ini, diharapkan seluruh tahapan pemberangkatan 377 CJH Rokan Hulu tahun 2026 berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan.

Pererat Ukhuwah di Pasir Luhur, Bupati Anton Hadiri Pengajian dan Halal Bihalal 1447 H.

Thu, 09 Apr 2026 19:48:06 +0700

Suasana religius yang hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Masjid Baiturrohman, Desa Pasir Luhur, Kecamatan Kunto Darussalam, dalam kunjungan kerja Bupati Rokan Hulu pada momentum pengajian dan halal bihalal 1447 Hijriah. Rabu (08/04/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M, didampingi Ketua TP PKK dr. Yeni Dwi Putri, Staf Ahli Margono, S.Sos., M.Si, Kadis PUPR H. Zulfikri, S.T, Kadis Kominfo Suharman, S.Pi., M.M, Kadis DPMPTSP Munandar, S.E., M.M, Kadis Kesbangpol Gorneng, S.Sos., M.Si, Kabag Kesra Saprizal, AH, Camat Kunto Darussalam Dedi Saputra, S.E., M.M, serta Kepala Desa Pasir Luhur Soleman, bersama tokoh agama dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Anton menyampaikan bahwa kegiatan pengajian dan halal bihalal bukan sekadar tradisi, melainkan sarana memperkokoh kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Momentum ini adalah waktu terbaik untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat sinergi dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar Bupati.

Bupati Anton juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, dan mendorong pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa.

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Luhur, Soleman, dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas segala kekhilafan selama memimpin desa.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah menjalani periode kedua kepemimpinan dan memilih untuk tidak kembali mencalonkan diri pada Pilkades mendatang.

“Walaupun secara aturan masih memiliki kesempatan satu kali lagi untuk mencalon, namun saya memilih untuk beristirahat terlebih dahulu,” ungkapnya dengan penuh haru.

Pada kesempatan tersebut, Kades Soleman juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan aspal sepanjang kurang lebih 1 kilometer yang sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas warga yang langsung disambut baik Bupati Anton untuk melaksanakannya.

Kegiatan ditutup dengan tausiyah agama oleh KH. Sirojul Munir, M. Sy dari Pekanbaru yang mengajak jamaah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menjadikan momentum halal bihalal sebagai sarana membersihkan hati dan mempererat persaudaraan

Sudah Lama di Nantikan Masyarakat, Bupati H. Zukri Harapkan Pulau Mendol Terang 24 Jam

Wed, 08 Apr 2026 13:01:39 +0700

PELALAWAN - merahputihterkini.com - Harapan baru kini mulai menyala di Pulau Mendol. Wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses listrik, perlahan menuju perubahan besar. Melalui pembangunan kabel listrik bawah laut, impian masyarakat untuk menikmati listrik selama 24 jam bukan lagi sekadar angan, melainkan target nyata yang sedang diwujudkan.

Komitmen tersebut terlihat jelas dalam audiensi antara Bupati Pelalawan, H. Zukri, bersama pihak PLN. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memastikan percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang sangat dinantikan masyarakat Pulau Mendol.

Dalam kesempatan itu, Manager UP3 PLN Pekanbaru, Wilsriza Wilman, mengungkapkan bahwa progres pembangunan kabel bawah laut telah mencapai sekitar 50 persen. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa proyek strategis tersebut berjalan sesuai rencana.

“Untuk progres pemasangan kabel bawah laut menuju Pulau Mendol saat ini sudah mencapai 50 persen. Kita targetkan selesai pada bulan Mei 2026,” ujarnya optimistis.

Pembangunan kabel bawah laut ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Di baliknya, terdapat upaya besar untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat—akses listrik yang stabil dan berkelanjutan.

Selama ini, warga Pulau Mendol harus berhadapan dengan keterbatasan pasokan listrik yang belum mampu menyala penuh selama 24 jam. Kondisi tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas rumah tangga hingga pertumbuhan ekonomi.

Kini, dengan hadirnya solusi jangka panjang berupa jaringan kabel bawah laut, distribusi listrik diharapkan menjadi lebih andal, stabil, dan merata.

Teknologi ini memungkinkan penyaluran energi dari daratan utama ke wilayah kepulauan tanpa terganggu oleh kondisi geografis yang selama ini menjadi tantangan utama.

Namun, di balik progres yang menggembirakan, terdapat berbagai aspek teknis yang harus diperhatikan. Proses pemasangan kabel bawah laut sangat bergantung pada ketersediaan arus listrik sebagai sumber utama penyaluran energi.

Oleh karena itu, pihak PLN terus melakukan penyesuaian teknis secara cermat agar seluruh tahapan pengerjaan dapat berjalan lancar dan memenuhi standar keamanan serta kualitas. Dukungan penuh dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam percepatan proyek ini.

Bupati Pelalawan, Zukri, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan kerja keras PLN dalam menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, berkat keseriusan PLN untuk mewujudkan listrik menyala di Pulau Mendol selama 24 jam, mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah bisa terealisasi,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar penerangan, kehadiran listrik 24 jam diyakini akan membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aktivitas ekonomi dapat berkembang lebih luas, usaha kecil menengah memiliki peluang untuk tumbuh, sektor pendidikan semakin terbantu, dan layanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan ini melalui koordinasi lintas sektor. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada hambatan berarti di lapangan, sehingga target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu.

Bagi masyarakat Pulau Mendol, progres yang telah mencapai setengah perjalanan ini menjadi simbol harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih terang, lebih produktif, dan lebih sejahtera. Listrik yang menyala tanpa henti bukan hanya menghadirkan cahaya di malam hari, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Dengan target penyelesaian pada Mei 2026 yang semakin dekat, langkah besar ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan PLN mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pulau Mendol pun bersiap menyambut era baru—era di mana listrik bukan lagi keterbatasan, melainkan kekuatan untuk berkembang. (Adv/diskom).

Atasi Krisis Stok Darah, PMI Rokan Hulu Gandeng Seluruh OPD Lewat MOU Strategis

Tue, 07 Apr 2026 08:06:20 +0700

Menanggapi kondisi stok darah yang kian menipis di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Rokan Hulu mengambil langkah proaktif. Di bawah komando dr. Yeni Dwi Putri, PMI Rohul resmi menjalin kerja sama formal melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Senin (6/4/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjamin ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan secara cepat dan berkesinambungan.

MOU ini bukan sekadar seremoni. Poin utama dalam kerja sama ini adalah instruksi kepada setiap pimpinan OPD untuk menggerakkan seluruh staf dan jajarannya agar melakukan donor darah secara rutin di PMI Rohul.

"Kami ingin memastikan bahwa stok darah di Rokan Hulu tetap terjaga di titik aman. Dengan adanya MOU ini, diharapkan setiap OPD memiliki jadwal rutin sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi tanpa kendala," ujar dr. Yeni Dwi Putri.

Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, terlihat antusiasme dari beberapa instansi. Hingga Senin siang, tercatat dari 30 OPD yang diundang, 19 OPD telah hadir dan menandatangani kesepakatan dimana Rata-rata setiap OPD mengirimkan 10 orang pendonor sebagai bentuk aksi nyata awal dari kerja sama ini. Saat ini ?PMI masih menunggu kehadiran 11 OPD lainnya untuk memperkuat barisan kemanusiaan ini.

Ketua PMI Rohul memaparkan bahwa untuk mencapai "titik aman" pelayanan kesehatan di Rokan Hulu, dibutuhkan minimal 3.000 kantong darah per tahun. Target ini diyakini dapat tercapai jika kesadaran kolektif antara birokrasi dan masyarakat umum terbangun dengan baik.
Selain mengandalkan sektor pemerintahan, dr. Yeni juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Rokan Hulu untuk tidak ragu mendonorkan darahnya.

"Mari kita sumbangkan darah kita untuk membantu sesama. PMI Rohul selalu siap menyambut masyarakat di Kantor PMI kapan saja. Setetes darah Anda adalah nyawa bagi mereka," pungkasnya.

Dengan adanya kolaborasi lintas instansi ini, diharapkan Rokan Hulu tidak lagi mengalami krisis stok darah dan pelayanan darurat bagi pasien yang membutuhkan transfusi dapat berjalan lebih optimal.

Resmi! Bupati Anton Tunjuk Yusmar Jadi Plt Sekda Rokan Hulu hingga Juni 2026

Fri, 03 Apr 2026 07:59:16 +0700

Menindaklanjuti kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pelantikan pejabat Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, bergerak cepat demi menjamin stabilitas birokrasi.

Bupati secara resmi menunjuk dan mempercayakan amanah Pelaksana Tugas (Plt) Sekda kepada Drs. H. Yusmar, M.Si. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Rohul Nomor: 100.3.5.2/BKPP-MT/78.19/2026 yang ditandatangani pada Kamis malam (2/4/2026) pukul 22.00 WIB.

Penunjukan Drs. H. Yusmar, M.Si sebagai nakhoda administrasi Rohul ini berlaku terhitung mulai 2 April 2026 hingga 30 Juni 2026. Langkah strategis ini diambil berdasarkan koridor hukum yang berlaku, di antaranya:

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Perbup Rokan Hulu No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengangkatan Plh dan Plt.
SK Bupati Rohul No. Kpts.100.3.3.2/BKPP-MT/233/2026 terkait mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama.

Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan upaya memastikan roda pemerintahan tidak terhambat. Ia berharap Plt Sekda yang baru dapat menjaga ritme kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya berharap dengan ditunjuknya Plt Sekda ini, roda pemerintahan terus berjalan dengan baik. Paling utama adalah senantiasa bersinergi dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan negeri seribu suluk," ujar Bupati Anton.

Lebih lanjut, Bupati juga berharap agar Plt Sekda mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara eksekutif dan legislatif, serta memastikan seluruh program strategis daerah yang telah direncanakan dapat terealisasi tepat waktu tanpa kendala administratif.

Sementara itu, Drs. H. Yusmar, M.Si menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan besar yang diberikan oleh pimpinan daerah. Ia menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja dan mengonsolidasikan jajaran birokrasi.

"Ini adalah amanah sekaligus tanggung jawab besar. Fokus utama saya dalam masa tugas ini adalah memastikan pelayanan publik tetap prima dan administrasi pemerintahan tetap tertib. Saya memohon dukungan dari seluruh rekan-rekan OPD agar kita dapat berlari kencang merealisasikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati," ungkap Yusmar singkat.

Dengan penunjukan ini, publik berharap transisi kepemimpinan administratif di Rokan Hulu dapat berjalan mulus, mengingat peran Sekda merupakan posisi sentral sebagai motor penggerak birokrasi daerah

Gerak Cepat Bupati Anton Membasuh Luka Korban Kebakaran di Lenggopan

Thu, 02 Apr 2026 08:29:39 +0700

Rabu pagi (1/4/2026) yang seharusnya tenang di Dusun Lenggopan, Kelurahan Pasir Pengaraian, berubah menjadi getir. Sisa-sisa asap masih membubung tipis dari tumpukan kayu yang menghitam satu-satunya yang tersisa dari rumah seorang warga yang ludes dilalap si jago merah pada sore sebelum nya. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah harapan datang dalam wujud kehadiran langsung orang nomor satu di Rokan Hulu, Bupati Anton, ST, MM.

Bukan sekadar kunjungan formalitas, kehadiran Bupati Anton di tengah puing-puing bangunan tersebut terasa seperti oase bagi korban. Dengan langkah pasti, ia meninjau langsung setiap sudut lokasi yang kini rata dengan tanah, menunjukkan empati mendalam atas musibah yang tak menyisakan satu pun harta benda bagi pemiliknya.

Bupati Anton memahami betul bahwa dalam kondisi seperti ini, kata-kata penghibur saja tidaklah cukup. Kebutuhan mendesak adalah tempat bernaung. Dalam kunjungannya, ia langsung membawa kabar baik yang menyentuh hati.

Melalui koordinasi cepat dengan Baznas Rohul, Bupati memastikan bahwa dalam waktu singkat kurang dari dua bulan, rumah yang hangus tersebut akan dibangun kembali.

Selain dari pada itu Untuk menyambung hidup pasca kejadian, bantuan sembako langsung diserahkan oleh Bupati yang bersumber dari Dinas Sosial dan komunitas Sahabat Rohul Peduli.

"Kita turut prihatin sedalam-dalamnya. Musibah ini tidak menyisakan apa-apa bagi saudara kita. Saat ini, yang mereka butuhkan adalah uluran tangan nyata, dan pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak sendirian menghadapi masa sulit ini," ujar Bupati Anton dengan nada rendah namun penuh penekanan.

Kunjungan ini menegaskan gaya kepemimpinan Bupati Anton yang responsif. Dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga lembaga sosial seperti Sahabat Rohul Peduli, beban berat yang dipikul warga Dusun Lenggopan perlahan mulai terangkat.

Bagi warga setempat, kehadiran Bupati bukan sekadar bantuan materi, melainkan suntikan moral bahwa di balik abu kebakaran, ada masa depan yang sedang dipersiapkan untuk dibangun kembali.

Bupati Zukri Berharap Agar Hilirisasi Produk RAPP Benar-benar Terealisasi di Pelalawan

Tue, 31 Mar 2026 14:41:10 +0700

PELALAWAN - merahputihterkini.com - Bupati Zukri bersama Wakil Bupati Husni Tamrin menghadiri kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriyah yang ditaja oleh APRIL Group, bertempat di RGE Community Center Riau, Komplek Pangkalan Kerinci, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pelalawan, jajaran pejabat dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta manajemen PT RAPP.

Dalam sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pihak. Ia mengakui sebagai seorang pemimpin tidak luput dari kekurangan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Bupati juga mengungkapkan rasa bahagianya dapat bersilaturahmi dalam suasana Idul Fitri bersama seluruh unsur pemerintah dan pihak perusahaan.

Pada kesempatan tersebut, Zukri turut meminta dukungan dari APRIL Group, khususnya PT RAPP, dalam mendukung pembangunan daerah di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja dan situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, kami di Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus mampu membangun kemandirian. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari manajemen APRIL Group.” ungkapnya.

Bupati menegaskan harapannya agar hilirisasi produk PT RAPP dapat diwujudkan di Kabupaten Pelalawan. Menurutnya, langkah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya memiliki mimpi agar hilirisasi produk RAPP benar-benar terealisasi di Pelalawan, seperti hilirisasi rayon maupun produk lainnya. Dengan begitu, ekonomi bergerak, masyarakat memiliki pendapatan, dan daya beli meningkat. Kita ingin perusahaan tumbuh dan masyarakat juga sejahtera.” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan visi menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai destinasi wisata unggulan, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mendorong perputaran ekonomi daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran melalui aplikasi “Klik Pelalawan” agar dapat segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

Kegiatan halal bihalal ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, sebagai momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pelalawan.(rls)

Satgasus KPK Tipikor Pertanyakan Uang Sitaan di Rumah SF Hariyanto Tidak Masuk Dalam Surat Dakwaan KPK

Thu, 26 Mar 2026 18:48:55 +0700

PEKANBARU - merahputihterkini.com - Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah Satgasus KPK Tipikor Propinsi Riau mempertanyakan uang sitaan dalam penggeledahan rumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto beberapa bulan lalu tidak masuk dalam surat dakwaan terdakwa Non Aktif Gubernur Riau Abdul Wahid yang di bacakan dalam sidang Perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru, Kamis (26/3). pada hal temuan uang sitaan di rumah Plt Gubernur Riau itu rangkaian pengeledahan dari Tersangka AW yang dilakukan KPK.

Demikian dikatakan Sekretaris DPW Satgasus KPK Tipikor Riau, Artudianto SHI, Mc, kepada awak media di PN Pekanbaru, menurutnya surat dakwaan JPU KPK yang di bacakan pada sidang terdakwa Non Aktif Gubernur Abdul Wahid (AW) terkesan banyak terlupakan dari banyaknya rangkaian pristiwa dan pengeledahan yang dilakukan beberapa bulan lalu oleh KPK salah satunya temuan uang berbetuk Dollar dan Rupiah di rumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.

"Temuan dan penyitaan uang berbetuk dollar dan rupiah dirumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapa tidak termasuk dalam surat dakwaan Non Aktif Gubernur Abdul Wahid, pada hal itu merupakan rakaian pengeledahan alat bukti tersangka AW. mengapa tidak ada dalam surat dakwaan, dan dikemanakan uang sitaan tersebut. itu yang kita pertanyakan,"kata Artudianto.

Lanjutnya, pihaknya juga menyoroti surat dakwaan yang di bacakan oleh Jaksa KPK pada persidangan perdana itu banyak tidak sesuai dengan dilapangan yang di umumkan oleh KPK ke publik diantaranya OTT, Jatah Preman dan keterlibatan Non Aktif Gubernur AW. sehingga surat dakwaan tersebut terkesan kabur pada terdakwa AW.

"Dari awal kita dengar surat dakwaan yang di bacakan Jaksa KPK itu seputaran antara terdakwa Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid ke Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda, ketiga orang tersebut banyak di sebut dalam surat Dakwaan, kalau tidak dengar hampir tidak ada keterlibatan AW dalam surat dakwaan pada kasus tersebut,"tegas Artudianto.

Tambah anto sapaannya, pihaknya akan terus mempertanyakan uang sitaan di rumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang disita oleh KPK, kalau dapat di masukan dan ditunjukan dalam persidangan pengadilan Tipikor PN tersebut. sehingga semuanya terbuka dengan jelas dalam perkara ini dan tidak ada yang merasa dikorbankan atau dirugikan.

"kalau tidak salah infonya sampai saat ini KPK belum mengumumkan berapa uang sitaan di rumah dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto ke publik, di kemanakan uang tersebut apakah dikembalikan kepemiliknya atau sebagai barang bukti. kalau sebagai barang bukti KPK harus di tunjukan dalam persidangan AW nantinya, jangan di bawa diam. karna saat ini mata Publik khususnya masyarakat Riau terus mengikuti perkara ini sampai tuntas, apa sebenarnya yang terjadi dalam perkara yang melibatkan Non Aktif Gubernur Abdul Wahid,"terang Artudianto.(rd)

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Gelar Shalat Idul Fitri 1447 H di Masjid Agung Islamic Center

Sun, 22 Mar 2026 10:26:34 +0700

ROKAN HULU – Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M yang dipusatkan di Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu, Sabtu (21/03/2026).

Pelaksanaan Shalat berjamaah ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, serta unsur Forkopimda dan ribuan masyarakat yang memadati area Islamic Center sejak pagi hari.

Sambutan Wakil Bupati Rokan Hulu
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh jamaah. Ia menekankan bahwa hari ini adalah hari kemenangan, hari untuk kembali ke fitrah, membersihkan hati, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan rasa kepedulian di tengah masyarakat.

Wakil Bupati juga menyoroti tradisi mudik yang menjadi identitas Idul Fitri, di mana perjalanan panjang dan lelah terbayar dengan hangatnya pertemuan bersama keluarga tercinta.

"Mudik bukan sekadar pulang ke kampung halaman, tetapi pulang kepada kasih sayang, kepada kenangan, dan kepada akar kebersamaan kita," ujarnya.

Kehadiran para perantau yang kembali ke Rokan Hulu, lanjutnya, membawa kebahagiaan tersendiri. Ia berharap kebersamaan ini semakin mempererat tali persaudaraan dan menjadi energi positif untuk membangun daerah yang dicintai.

Wakil Bupati juga memaparkan bahwa sejak amanah kepemimpinan disandang, berbagai upaya pembangunan telah mulai dijalankan, baik dalam infrastruktur, pelayanan masyarakat, maupun peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar dapat bekerja maksimal, amanah, dan membawa kemajuan bagi Rokan Hulu.

"Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai titik awal memperkuat persatuan, menghapus perbedaan, dan bersama-sama membangun negeri menuju masa depan yang lebih baik," ajak Wakil Bupati.
Di akhir sambutannya, atas nama Pemerintah Daerah, Pribadi dan keluarga, Wakil Bupati mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M.
"Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin," pungkasnya,

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan pengumuman pemenang lomba Pawai Obor dan Pawai Takbiran Idul Fitri 1447 H.
Berdasarkan penilaian dewan juri, MAN 1 Rambah berhasil meraih Juara 1 dengan total nilai 4.013. Disusul oleh Kecamatan Rambah sebagai Juara 2 (nilai 3.970), dan SMA N 1 Rambah sebagai Juara 3 (nilai 3.907). Sementara itu, untuk kategori Harapan, Juara Harapan 1 diraih oleh Universitas Rokania (3.846), Harapan 2 oleh Kecamatan Bangun Purba (3.780), dan Harapan 3 oleh Kecamatan Rambah Samo (3.740).
Penyerahan hadiah kepada para pemenang dilakukan secara langsung oleh wakil Bupati Rokan Hulu bersama jajaran Forkopimda.

Perlu diketahui, pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun ini di Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya berpusat di Islamic Center, tetapi juga tersebar di 681 titik lokasi yang terdiri dari masjid-masjid dan lapangan di seluruh penjuru kabupaten, sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah bersama keluarga tercinta

Cahaya Obor dan Gema Takbir: Menjemput Kemenangan di

Sat, 21 Mar 2026 10:17:37 +0700

Malam itu, Jumat (20/3/2026) langit di atas Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu tidak hanya dihiasi bintang. Ribuan lidah api dari obor yang dibawa warga perlahan membelah kegelapan, menciptakan pemandangan serupa sungai cahaya yang mengalir tenang namun penuh energi.

Suara tabuhan beduk yang dipukul mantap oleh Plh Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, bersama jajaran Forkopimda menjadi gong pembuka. Bukan sekadar seremoni, dentuman kulit lembu itu seolah menjadi denyut nadi kerinduan masyarakat akan hari kemenangan setelah genap sebulan menunaikan ibadah puasa.

Lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus berkumandang, saling bersahutan memenuhi udara malam. Para peserta pawai, mulai dari pejabat teras lingkungan Pemkab Rohul hingga anak-anak kecil dengan wajah berseri, melangkah pasti.

Rute sepanjang dua kilometer dari gerbang Masjid Agung dan kembali lagi ke halaman masjid tersebut dipadati oleh lautan manusia. Cahaya obor yang bergoyang tertiup angin malam seakan melambangkan semangat yang tak kunjung padam untuk terus menghidupkan syiar Islam di bumi "Negeri Seribu Suluk".

"Malam ini bukan hanya tentang berjalan kaki, tapi tentang merayakan kembalinya kita pada fitrah. Gema takbir ini adalah suara kemenangan kolektif kita," ujar salah seorang warga di tengah kerumunan.

Di balik kemeriahan api dan suara, terselip pesan reflektif yang kuat. Dalam sambutannya, Plh Bupati Syafaruddin Poti tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya melihat antusiasme masyarakat yang kembali memadati masjid-masjid selama Ramadan.

Namun, beliau menekankan bahwa "kemenangan" yang sesungguhnya bukanlah saat pawai berakhir, melainkan bagaimana konsistensi ibadah tersebut berlanjut setelah bulan suci lewat.
* Refleksi Diri: Menjadikan Idulfitri sebagai momentum kelahiran kembali (fitrah).
* Konsistensi: Mempertahankan kebiasaan memakmurkan masjid yang sudah terbentuk selama Ramadan.
* Peningkatan Spiritual: Menjadikan hari-hari setelah Ramadan sebagai sarana untuk jauh lebih dekat kepada Allah SWT.

Saat rombongan pawai kembali memasuki halaman Masjid Agung Madani, suasana haru dan bahagia bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Rokan Hulu, Pawai Obor ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan simbol bahwa api keimanan harus terus dijaga agar tetap menyala meski Ramadan telah berlalu.

Kini, saat fajar Idulfitri menyingsing, harapan besar tertumpu pada setiap langkah kaki yang pulang ke rumah: agar kebiasaan baik yang ditempa selama sebulan penuh tak ikut padam bersama obor yang diletakkan.

Komisi II DPRD Rohul Gelar RDP Soal Tunda Salur DBH dan Pajak Air Permukaan

Sun, 15 Mar 2026 21:00:00 +0700

Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu guna membahas persoalan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau tahun anggaran 2024 dan 2025, sekaligus mendorong Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP).

Rapat yang berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, di ruang rapat DPRD Kabupaten Rokan Hulu itu menjadi forum penting dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengevaluasi potensi peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti dampak tunda salur DBH dari Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai berpengaruh terhadap stabilitas fiskal dan kelancaran berbagai program pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Keterlambatan penyaluran dana bagi hasil tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menghambat roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Selain membahas persoalan DBH, Komisi II juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan, mengingat potensi sumber daya air yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor usaha di wilayah Rokan Hulu masih dinilai belum tergarap maksimal sebagai sumber pendapatan daerah.

Para anggota Komisi II dalam forum tersebut meminta perangkat daerah terkait, khususnya BPKAD dan Bapenda, untuk melakukan pendataan, evaluasi, serta penagihan pajak secara lebih sistematis dan transparan, sehingga potensi pajak yang selama ini belum tergali dapat dioptimalkan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Rapat dengar pendapat ini juga menjadi momentum untuk mendorong sinergi antarorganisasi perangkat daerah dalam merumuskan strategi peningkatan pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten.

Komisi II DPRD Rokan Hulu menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak semata bersifat evaluatif, tetapi juga bertujuan memotivasi pemerintah daerah agar lebih agresif dan inovatif dalam mengelola potensi pendapatan daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan adanya rapat dengar pendapat tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah strategis baik dalam menyikapi tunda salur DBH Provinsi Riau maupun meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan, demi memperkuat struktur keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pemkab Kuansing Dorong Peningkatan PAD dan Pembangunan Infrastruktur

Wed, 11 Mar 2026 11:27:02 +0700

KUANSING - merahputihterkini.com – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kembali melaksanakan Safari Ramadhan. Kali ini kegiatan dipusatkan di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Minggu (10/3/2026) malam.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kuansing, Dr. H. Suhardiman Amby.
Kedatangan rombongan Pemkab Kuansing disambut tokoh masyarakat, Kiyai H. Sukiman, Camat Singingi Hilir H. Andhy Syamsul, unsur Forkopimcam seperti Kapolsek dan Danramil Singingi Hilir, serta masyarakat setempat.

Bupati Suhardiman Amby hadir bersama Ketua TP PKK Kuansing Hj. Yulia Herma Suhardiman, Sekda Kuansing Zulkarnaen ST MSi, serta sejumlah kepala OPD. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan berbagai bantuan untuk Kecamatan Singingi Hilir dan Desa Sukamaju.

Dalam arahannya, Bupati Suhardiman menegaskan bahwa daerah yang memiliki realisasi pajak tinggi akan diprioritaskan dalam pembangunan.

“Di tengah keterbatasan anggaran, daerah yang realisasi pajaknya besar tentu akan kita perhatikan. Dana pembangunan akan kita alokasikan kembali ke kecamatan tersebut. Jika Singingi Hilir raihan pajaknya besar, maka dananya akan kembali ke Singingi Hilir,” tegas Suhardiman.

Selain itu, Bupati juga menyinggung persoalan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Ia menyebutkan bahwa izin operasional PT Wanasari sedang diusulkan untuk dicabut karena dinilai sering menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Terkait kondisi salah satu Sekolah Dasar di Desa Sungai Paku yang dilaporkan mengalami kerusakan, Suhardiman langsung meminta Dinas Pendidikan untuk segera meninjau lokasi dan melakukan perbaikan secepatnya.

“Segera ditinjau oleh Dinas Pendidikan. Jika memang rusak, segera kita lakukan perbaikan,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa kegiatan Safari Ramadhan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Camat Singingi Hilir H. Andhy Syamsul menyampaikan bahwa masyarakat di wilayahnya siap mendukung apabila jalan alternatif yang melewati Singingi Hilir ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi.
Menurutnya, hal tersebut merupakan harapan besar masyarakat karena akan sangat membantu konektivitas wilayah.

“Masyarakat Singingi Hilir siap mendukung jika jalan alternatif yang melewati wilayah ini dijadikan jalan provinsi. Ini memang sudah lama menjadi dambaan masyarakat,” kata Andhy.
Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat Singingi Hilir selama ini tergolong taat pajak dan realisasi pajaknya termasuk yang terbaik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Di akhir penyampaiannya, Camat Andhy Syamsul menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Kuansing, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berbagai program pembangunan lainnya.

Menanggapi usulan pembangunan jalan di Sukamaju, Bupati Suhardiman meminta Dinas PUPR segera melakukan peninjauan.

“Usulan jalan di Sukamaju ini akan segera ditinjau oleh Dinas PUPR. InsyaAllah jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan, akan segera kita bangun,” tutupnya.(adv/dikom)

Pemkab Kuansing Dorong Akses Sekolah dan Peningkatan SDM di Kuansing

Sat, 14 Mar 2026 11:21:37 +0700

Kuansing – merahputihterkini.com – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di bawah kepemimpinan Bupati Suhardiman Amby bersama Wakil Bupati Muklisin menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu program unggulan dalam pembangunan daerah.

Melalui berbagai kebijakan dan program strategis, pasangan kepala daerah tersebut berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kuansing dengan memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Bupati Suhardiman Amby menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi masa depan Kuantan Singingi yang unggul dan berdaya saing.

“Pendidikan menjadi prioritas kita, karena lahirnya generasi yang akan membawa Kuansing lebih maju. Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan berbagai program agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemberian beasiswa bagi pelajar dan pelajar dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan membantu masyarakat agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga memprioritaskan perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah. Sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan secara bertahap diperbaiki agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman dan aman.

Tidak hanya itu, Pemkab Kuansing juga berupaya memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sebagai bentuk dukungan agar anak-anak tetap semangat menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya perlengkapan sekolah.

Di sisi lain, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Melalui berbagai pelatihan serta dukungan terhadap program pengiriman guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diharapkan kualitas pendidikan di Kuansing terus meningkat.

Wakil Bupati Muklisin menambahkan bahwa pemerintah daerah juga mendukung berbagai program pendidikan yang digagas pemerintah pusat, termasuk program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Program ini menjadi peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Muklisin.

Selain pendidikan formal, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan keagamaan, termasuk dukungan bagi pondok pesantren dan lembaga pendidikan berbasis agama di berbagai kecamatan.

Dengan berbagai program tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berharap kualitas pendidikan di daerah itu terus meningkat dan mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan..(adv/diskom)

TP-PKK Kuansing Salurkan Bantuan bagi Warga

Thu, 12 Mar 2026 11:13:05 +0700

KUANSING - merahputihterkini.com - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Propinsi Riau meninjau okasi terdampak bencana di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Sekaligus menyalurkan bantuan dan donasi bagi masyarakat yang terdampak.

Ketua TP PKK Kuansing, Yulia Herma, menjelaskan, bantuan yang disalurkan merupakan amanah dari masyarakat yang dihimpun melalui Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) setempat. Total bantuan sebesar Rp60 juta.

“Hari ini kami menyalurkan bantuan dan donasi dari masyarakat Kuansing yang diamanahkan kepada BKMT. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan bermanfaat bagi masyarakat Malalak,” katanya, di Masjid Darul Aman Toboh, Malalak Timur, Kecamatan Malalak, belum lama ini.

Ia juga berharap, ke depan Kecamatan Malalak dan Kabupaten Agam secara umum dapat bangkit dan menjadi lebih baik. Kemudian selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian.

Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Agam, Maya Muhammad Iqbal, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kepedulian rombongan dari Kabupaten Kuantan Singingi terhadap masyarakat Malalak. "Ini merupakan bentuk solidaritas dan kebersamaan antardaerah yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya.

Maya juga berharap silaturahmi antara Kabupaten Agam dan Kuantan Singingi dapat terus terjalin dengan baik. Begitu pula kerja sama dan kepedulian sosial seperti ini dapat berlanjut di masa mendatang.

“Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi semua pihak. Menjadi amal kebaikan yang dibalas oleh Allah SWT,” katanya. (adv/diskom).

Sinergi TNI Polri dan Pemda Percepat Pembangunan Desa di Kuansing

Wed, 11 Mar 2026 11:00:53 +0700

KUANSING - merahputihterkini.com – Kekompakan antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri kembali terlihat dalam penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Rabu (11/3/2026).

Upacara penutupan berlangsung khidmat dengan Inspektur Upacara Pangdam XIX Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan serta Bupati Kuantan Singingi Dr H Suhardiman Amby.

Dalam amanatnya, Pangdam Agus Hadi Waluyo menyampaikan bahwa program TMMD merupakan wujud operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

“TMMD merupakan program terpadu antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di desa,” ujarnya

Selama pelaksanaan TMMD ke-127, berbagai kegiatan pembangunan berhasil diselesaikan, baik fisik maupun nonfisik.
Pembangunan fisik meliputi pembangunan rumah layak huni serta perbaikan jalan desa. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi Dr H Suhardiman Amby menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas kerja sama yang terjalin dalam menyukseskan program pembangunan desa melalui TMMD.

Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan melalui program tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

“Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri atas kolaborasi yang terbangun. Pembangunan fisik maupun nonfisik dari program TMMD ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Dia menegaskan bahwa program TMMD tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

Bupati berharap seluruh hasil pembangunan dari program TMMD dapat dirawat dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta memperlancar aktivitas ekonomi desa.

“Dengan berakhirnya TMMD ke-127 ini, kami berharap kerja sama antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin untuk mendukung pembangunan dan kemajuan daerah,” tuturnya.

Upacara penutupan TMMD ke-127 ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak TNI kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta peninjauan langsung lokasi pembangunan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuansing, Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Kuansing, jajaran Polda Riau, serta masyarakat yang menerima bantuan tali asih dari program TMMD. -(adv/diskom)

Buka Puasa Bersama JMSI Riau, Suhardiman Amby Resmi Bergabung sebagai Dewan Pakar

Sat, 14 Mar 2026 10:52:41 +0700

KUANSING - merahputihterkini.com – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau, Dheni Kurnia, mengaku tersanjung atas kehadiran Bupati Kuantan Singingi, H Suhardiman Amby, yang kini bergabung sebagai Dewan Pakar JMSI Riau. Hal itu disampaikan Dheni saat acara buka puasa bersama JMSI Riau di Pekanbaru yang dihadiri puluhan pengurus JMSI tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Riau.

Menurutnya, bergabungnya Suhardiman Amby menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar JMSI Riau.

“Kami merasa tersanjung dengan kehadiran Pak Bupati H Suhardiman Amby yang kini bergabung sebagai Dewan Pakar JMSI Riau. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi keluarga besar JMSI,” ujar Dheni.

Dikatakannya, saat ini jumlah anggota JMSI Riau telah mencapai sekitar 190 perusahaan media yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Riau.

Kegiatan silaturahmi tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Dewan Penasehat JMSI Riau Fahrinas MA Jabar dan Syapriadi, Wakil Ketua JMSI Riau A Aris Abeba, serta perwakilan manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Budi Firmansyah. Hadir pula manajemen Tribun Pekanbaru, Purnomo.

Dalam kesempatan itu, Budi Firmansyah dari manajemen RAPP mengapresiasi kegiatan silaturahmi yang digelar JMSI Riau. Menurutnya, media dan jurnalis memiliki peran besar sebagai mitra strategis perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Peran media dan jurnalis sangat besar sebagai mitra dalam mendukung perkembangan dan eksistensi perusahaan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi, H Suhardiman Amby, menegaskan bahwa media, khususnya yang tergabung dalam JMSI, memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat.

Menurutnya, kontribusi media sangat terasa bagi Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya dalam mempopulerkan tradisi budaya Pacu Jalur yang kini semakin dikenal luas.

“Peran media sangat besar bagi Kuansing. Salah satunya membuat Pacu Jalur menjadi viral dan semakin dikenal luas,” kata Suhardiman.

Dia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau tahun 2026 yang direncanakan digelar pada 26 Juni mendatang.

Karena itu, dia berharap dukungan media, khususnya JMSI Riau, untuk ikut menyukseskan serta mempublikasikan perhelatan tersebut kepada masyarakat luas. -{adv/diskom)