Jakarta, MerahPutihterkini,com. Sejarah pajang perpolitikan Indonesia Melahirkan Banyaknya Partai Politik Terutama Pasca orde Revormasi,ada beberapa partai yang pernah Dualisme Kepengurusan diantaranya Partai Golkar,Partai Berkarya,democrat,Yang lebih unik adalah PKP mengalami dua kali dualisme kepengurusan. Biasanya dalam dualisme kepengurusan, masing masing pengurus merasa paling sah sebagai pemimpin Partai tersebut dan akirnya melibatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian hukum dan HAM.

    Pengalaman Panjang dalam proses dualisme kepengurusan partai politik Menurut akhlakul karim,sangat perlu berfikir jernih, melihat regulasi perundang undangan yang mengatur Partai Politik dan anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi partai politik itu sendiri. Sedangkan sebab musebab dari dualisme kepemimpinan adalah ketua partai politik tidak mampu memenej kepengurusan organisasi itu sendiri, dan akhirnya partai bergejolak dan tidak bisa diredam, serta tidak tepatnya menempatkan orang orang diseteruktur organisasi Pada tempatnya, akhirnya pengurus provinsi dan kabupaten bergejolak mengadakan mosi tidak percaya. Dan mengadakan Munaslub, serunya apabila munaslub di tolak oleh pengurus yang dimunaslub maka akan timbul dualisme kepengurusan Partai Politik

    Apakah munaslub sah, tergantung sudut pandang hukum masing masing kubu, biasanya apabila munaslub diselenggarakan sesuai Ad /art organisasi partai politik tersebut, kemudian pada saat didaftarkan ke menteri hukum dan ham diterima atau di tolak dan dikembalikan Ke partai tersebut untuk melakukan rekonsolidasi organisasi. Apakah munaslub ditolak oleh kubu yang dimunaslub, dan mengajukan keberatan kemekumham,menkumham biasanya akan menganjurkan seluruh pengurus untuk kembali rekonsolidasi dan mengembalikan ke sk kepengurusan sebelumnya, dan disinilah beban mahkamah partai berperan, apabila pihak mahkamah partai tidak netral juga akan terbelah pendapatnya maka tidak ditemukan cara untuk tetap bersama sama, disinilah perlu kepiawaian ketua umum partai politik dengan menggugat Menkumham untuk memaksa menerbitkan sk Menkum ham tersebut ke kubu yang mana. Dari pengalaman akhlakul karim, pastinya Menkum Ham akan sangat berhati hati untuk menerbitkan SK Kepengurusan, 

    Hal hal inilah yang akan membuktikan keabsahan SK Menkum Ham , selagi SK menkumham belum diterima Maka Keabsahan masing masing belum sah sesuai perundang undangan karena untuk menerbitkan surat keputusan Harus ditandatangani ketua umum dan Sekjen Pada SK Menkum Ham sebelumnya, parahnya apabila ketum dan Sekjen Berbeda Kubu, dan pengurus partai politik melakukan pergantian antar waktu /atau Paw, maka menurut hukum tata Negara tidak lah tepat dan tidak sah.namun agar sah maka perlu bargaining politik dengan penguasa didaerah agar paw DPRDnya di proses dengan baik, dan bisa saja mengajukan rekomendasi Paw dari kedua kubu. 

    Oleh karena itu menurut akhlakul karim perlu pengalaman politik dan jam terbang yang banyak agar saat mengurus partai politik kompak dan bekerja keras, bukan asal comot dan menempatkan posisi kepengurusan yang baik, bukan menempatkan orang orang penghasut dan asal bapak senang, yang ahirnya akan berpolemik terus seperti partai partai tersebut diatas yang saat dualisme tak pernah menemukan solusi, seperti partai berkarya yang tenggelam menjadi partai berkarya dan parsindo.

  akhlakul karim, yang selalu aktif berorganisasi, menyarankan untuk menempatkan kepengurusan di pusat bisa juga mengangkat pengurus pengurus dari daerah yang matang dan pernah berjuang bersama di partai tersebut minimal melaksanakan kaderisasi yang baik.karena pasca pemilu professional terbuka partai tidak mendapatkan kader terdidik bahkan melakukan pembinaan kekader partai. PDIP dan PKS adalah salah satu partai terbaik melakukan Kaderisasi melaksanakan sekolah sekolah partai Untuk Melakukan konsolidasi.

Lucunya adalah saat dualisme Terjadi, banyak Pengurus pindah partai namun mencampuri urusan partai lamanya, sehingga memperlihatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki dalam berpolitik tidak baik.