Apel kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia berlangsung di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Rabu (5/11/2025). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M.

Turut hadir Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.H., bersama unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli Bupati, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam amanatnya, Kapolri melalui Wakil Bupati Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Diharapkan seluruh personel dan stakeholder yang dilibatkan dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat demi menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bencana alam merupakan salah satu tantangan global yang dihadapi seluruh negara di dunia. Berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) tahun 2025, terdapat sekitar 124 juta jiwa yang terdampak bencana alam setiap tahunnya,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup menjelaskan bahwa secara geografis Indonesia terletak di kawasan cincin api dunia (Pacific Ring of Fire), sehingga menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.

“Hal tersebut sejalan dengan hasil survei indeks tahun 2025 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara dengan potensi bencana alam tertinggi, memiliki karakter risiko yang kompleks dan kerentanan yang tinggi,” tambahnya.

Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 kejadian bencana alam, terdiri dari:

• 1.289 banjir
• 544 cuaca ekstrem
• 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
• 185 tanah longsor
• 22 gempa bumi
• 4 erupsi gunung berapi

Bencana tersebut mengakibatkan 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, serta 5,4 juta orang mengungsi. Selain itu, 31.496 rumah serta 887 fasilitas umum dan perkantoran mengalami kerusakan.

Syafaruddin Poti menegaskan bahwa dampak bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah yang responsif, cepat, dan berkelanjutan dalam mencegah serta menanggulangi potensi bencana.

“Kecepatan dan kesiapan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penanganan bencana. Untuk itu diperlukan kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa — TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, BMKG, kementerian, lembaga, dan masyarakat — agar respon terhadap setiap situasi bencana dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Wabup menambahkan, melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, upaya mitigasi terhadap dampak bencana akan lebih maksimal, sehingga dapat menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko kerugian jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional.

 

Sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam.

“Hal ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mampu menunjukkan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi rakyatnya, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit. Ini bukan sekadar tanggung jawab tugas, tetapi juga panggilan moral dan wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan,” ucap Syafaruddin.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Syafaruddin menyampaikan beberapa penekanan penting untuk dipedomani dan dilaksanakan, antara lain:

• Melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG dan pihak terkait.
• Memberikan informasi serta imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.
• Memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, serta logistik pendukung agar siap digerakkan kapan pun dibutuhkan.
• Melaksanakan simulasi tanggap darurat bencana secara rutin sebagai sarana edukasi dan latihan kesiapsiagaan.
• Mengedepankan kecepatan dan ketepatan respon mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pertolongan, hingga pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat terdampak.
• Melaksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh empati, humanis, dan profesional, agar masyarakat merasa aman dan nyaman.
• Menjalankan seluruh kegiatan penanggulangan bencana sesuai prosedur sebelum, saat, dan setelah bencana dengan terus melakukan evaluasi berkelanjutan.
• Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak agar penanggulangan bencana berjalan terpadu dan tepat sasaran.

Sumber : DISKOMINFO ROKAN HULU /  Editor : MASRIL