APBD Pekanbaru 2026 Rp3,049 T Siap Direalisasikan yang Diutamakan untuk Kebutuhan Dasar Warga

PEKANBARU - merahputihterkini.com - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2026 senilai Rp3,049 triliun akan segera direalisasikan. Anggaran ini di pastikan untuk kebutuhan mendasar warga Pekanbaru dalam merasakan pembangunan yang merata.

"Anggaran Rp3,049 triliun ini kita dorong betul-betul untuk menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai penguatan sektor sosial. Program yang sudah disusun harus segera jalan," kata Agung Nugroho, Selasa (20/1) di Pekanbaru.

Anggaran tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Agung Nugroho menegaskan, seluruh program yang telah dirancang pemerintah kota tidak boleh berlarut-larut dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, percepatan eksekusi anggaran menjadi kunci agar manfaat pembangunan bisa langsung dirasakan warga.

Ia juga memastikan Pemko Pekanbaru akan turun langsung ke lapangan untuk merespons berbagai persoalan masyarakat.

Pemerintah tidak ingin hanya berhenti di perencanaan tanpa realisasi nyata, jelas Agung. Selain itu, Agung mengapresiasi peran DPRD Pekanbaru yang dinilai aktif mengawal aspirasi masyarakat dalam proses penganggaran.

"Saya melihat semangat teman-teman di DPRD sangat tinggi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan itu tentu kita apresiasi," ungkapnya.

Agung turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi daerah tetap kondusif agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

"Mari sama-sama kita jaga stabilitas daerah supaya program-program yang sudah disusun bisa berjalan dengan lancar dan sukses," tutupnya.

Dalam APBD Pekanbaru 2026, sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama sesuai amanat undang-undang.

Dinas Pendidikan memperoleh alokasi anggaran terbesar, yakni Rp804 miliar. Sementara Dinas Kesehatan mendapatkan Rp322 miliar.

Untuk mendukung pembangunan kota, khususnya perbaikan infrastruktur dan penanganan banjir, Pemko Pekanbaru juga mengalokasikan anggaran cukup besar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp233 miliar dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rp261 miliar.

Berikut rincian alokasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam APBD Kota Pekanbaru 2026 yang telah disahkan :

Dinas Pendidikan Rp804 miliar
Dinas Kesehatan Rp322 miliar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp233 miliar
BLUD UPT Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Rp4 miliar
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp261 miliar
Satuan Polisi Pamong Praja Rp30 miliar
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp24 miliar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp12 miliar
Dinas Sosial Rp15 miliar
Dinas Tenaga Kerja Rp10 miliar
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Rp12 miliar
Dinas Ketahanan Pangan Rp7 miliar
Dinas Pertanahan Rp18 miliar
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp113 miliar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp20 miliar
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp11 miliar
Dinas Perhubungan Rp116 miliar
BLUD UPT Perparkiran Rp3 miliar
BLUD UPT Pengelola Trans Pekanbaru Rp24 miliar
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp22 miliar
Dinas Koperasi dan UKM Rp8 miliar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp15 miliar
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp13 miliar
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp10 miliar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp14 miliar
Dinas Pertanian dan Perikanan Rp22 miliar
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp15 miliar
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp18 miliar
Badan Pendapatan Daerah Rp79 miliar
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp134 miliar (kesepakatan KUA-PPAS di angka Rp78 miliar)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp19 miliar
Badan Penelitian dan Pengembangan Rp9 miliar
Sekretariat Daerah Rp136 miliar
Sekretariat DPRD Rp136 miliar
15 Kecamatan se-Kota Pekanbaru Rp191 miliar
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp17 miliar
Inspektorat Rp27 miliar. (nt/rd)