“Bintang di langit tak pernah jatuh; manusialah yang dapat jatuh dari tempat yang tinggi.”

Ada jarak sunyi antara bintang di langit dan bintang pada pundak seorang jenderal. Bintang di langit bersinar tanpa ambisi, tanpa nama, dan tanpa keinginan menundukkan siapa pun. Ia hanya menjadi penunjuk arah bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan.

Bintang pada pundak pejabat berbeda. Ia adalah simbol kepercayaan, tanggung jawab, dan kekuasaan. Bintang itu bukan sekadar emas yang ditempelkan pada kain seragam; ia adalah amanah negara yang dipinjamkan kepada manusia. Ketika amanah itu dijaga, bintang menjadi cahaya. Ketika amanah itu disalahgunakan, bintang yang sama dapat berubah menjadi beban yang menyeret manusia jatuh dari puncak yang pernah ia daki.

Peristiwa yang menyeret nama Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo—LSP—dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional adalah peringatan yang menyayat. Bareskrim Polri menetapkan LSP bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Penetapan tersangka bukanlah vonis. Hukum masih menuntut pembuktian, pembelaan, dan putusan pengadilan. Namun, kisah ini telah menyisakan luka moral yang dalam: betapa mudahnya manusia jatuh ketika kekuasaan tidak lagi dikawal oleh iman, akhlak, dan rasa malu kepada Tuhan.

Luka yang Menyentuh Negara

Kasus ini bukan sekadar kisah tentang tiga nama yang terseret dalam proses hukum. Ia adalah kisah tentang batas antara kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan, antara pengamanan negara dan pengintaian terhadap negaranya sendiri.

Dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Para tersangka diduga memasukkan nomor sasaran ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) atau Sistem Pengelola Penyadapan yang Sah tanpa verifikasi, tanpa surat perintah penyelidikan atau penyidikan, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.

LIMS adalah sistem yang semestinya digunakan untuk mengelola penyadapan yang sah dalam jaringan telekomunikasi. Namun, dalam kasus ini, sistem yang dirancang untuk menjaga hukum justru diduga digunakan untuk melanggarnya. Pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga menghapus berkas hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak digital.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 KUHP Nasional tentang penyadapan komunikasi nonpublik, Pasal 332 KUHP tentang akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta Pasal 32 UU ITE tentang pengubahan, penghapusan, atau penyembunyian informasi elektronik. Ketiganya kini ditahan di Rutan Mabes Polri.

Sejarah Selalu Berbicara

Sejarah dunia telah memberi peringatan yang berulang. Skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972 menunjukkan bahwa penyadapan politik dapat meruntuhkan kepercayaan publik dan menjatuhkan kekuasaan tertinggi. Pengungkapan program pengawasan massal NSA oleh Edward Snowden pada 2013 juga menegaskan bahaya pengawasan yang melampaui batas hukum dan privasi warga.

Sejarah mengajarkan satu hal yang sederhana, tetapi sering dilupakan: kekuasaan tanpa kontrol dapat menjatuhkan bahkan mereka yang tampak paling kuat. Bukan kekuatan fisik yang menentukan kelangsungan seseorang di puncak, melainkan integritas, kejujuran, dan kesetiaan kepada amanah.

Hukum Indonesia: Pedang yang Harus Tajam

Dalam sistem hukum Indonesia, penyadapan bukan sekadar pelanggaran etika. Ia dapat menjadi tindak pidana apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Pasal 31 UU ITE melarang intersepsi atau penyadapan informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain tanpa hak. Pasal 258 KUHP Nasional melarang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik nonpublik.

Dalam kasus ini, dugaan penghapusan data elektronik memiliki bobot hukum yang berat. Menghapus jejak bukan hanya tindakan menyembunyikan kesalahan; ia adalah upaya mengaburkan kebenaran dan menghambat peradilan. Hukum tidak boleh membiarkan kebenaran dikubur di bawah tombol delete.

Penyadapan: Kewenangan Luar Biasa

Hukum tidak melarang seluruh bentuk penyadapan. Dalam UU KUHAP, penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Namun, penyadapan adalah kewenangan luar biasa. Ia harus dilakukan melalui prosedur sah, dengan dasar hukum, otorisasi, batas waktu, dan pengawasan yang jelas.

Jabatan tinggi tidak memberikan hak otomatis untuk menyadap siapa pun. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk menjaga agar alat negara tidak berubah menjadi alat pribadi.

Penyadapan yang sah harus memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas. Tanpa prinsip-prinsip itu, penyadapan bukan lagi instrumen keadilan, melainkan bayangan gelap yang mengintai di balik dinding kekuasaan.

Hukum Internasional: Privasi sebagai Martabat

Hukum internasional menegaskan bahwa privasi bukan kemewahan, melainkan bagian dari martabat manusia.

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melarang gangguan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi. Pasal 17 ICCPR memperkuat larangan tersebut dan mewajibkan negara melindungi warganya dari penyadapan yang tidak sah.

Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/68/167 tahun 2013 menegaskan bahwa hak privasi yang berlaku secara luring juga harus dilindungi secara daring. PBB menyerukan negara untuk meninjau kebijakan pengawasan, menghentikan pelanggaran privasi, membentuk pengawasan independen, dan memastikan transparansi dalam penggunaan teknologi pengawasan.

Konvensi Budapest juga mewajibkan negara peserta menetapkan penyadapan tanpa hak terhadap transmisi data komputer nonpublik sebagai tindak pidana. Sementara itu, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa menegaskan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan apabila memenuhi syarat legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas.

Dengan demikian, jika dugaan penyadapan ilegal dalam kasus LSP terbukti, tindakan itu tidak hanya melanggar hukum Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional tentang perlindungan privasi dan komunikasi.

Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, penyadapan tanpa izin termasuk tajassus yang dilarang dalam Surah Al-Hujurat ayat 12. Islam melarang prasangka buruk, mencari-cari aib, dan menggunjing. Larangan itu berlaku bagi semua orang, termasuk pemimpin dan aparat negara.

Namun, Islam juga mengenal pengecualian. Penyadapan dapat dibenarkan apabila ada dugaan kuat adanya kejahatan, ancaman terhadap keselamatan umat, atau pelanggaran hukum yang nyata. Dalam kondisi tersebut, penyadapan harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan melalui prosedur yang sah.

Dari sisi korban yang beragama Islam, penyadapan komunikasi pribadi bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak yang dijamin syariat. Islam menjamin privasi, kehormatan, dan marwah setiap manusia.

Dalam fikih dikenal prinsip dhaman, yaitu tanggung jawab ganti rugi. Apabila seseorang merugikan orang lain, ia wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bagi korban penyadapan, kerugian dapat berupa kerusakan reputasi, kehilangan privasi, tekanan psikologis, atau dampak sosial yang mendalam.

Islam juga menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menindas. Aparat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menyadap warga bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Negara wajib melindungi warganya, bukan menjadikan mereka objek pengintaian.

Filsafat: Ketika Kekuasaan Lupa Batas

Kasus LSP tidak hanya dapat dibaca dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi filsafat. Filsafat mengajarkan manusia untuk bertanya: apakah suatu tindakan benar hanya karena ia mampu dilakukan?

Dalam filsafat etika, tindakan dinilai bukan hanya dari hasilnya, tetapi juga dari niat dan cara mencapainya. Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat. Dalam penyadapan, korban diperlakukan sebagai alat bagi kepentingan pelaku. Di situlah martabat manusia dilanggar.

John Rawls mengajarkan keadilan sebagai kewajaran. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa membedakan jabatan, pangkat, atau kekuasaan. John Stuart Mill menegaskan bahwa kebebasan individu harus dilindungi selama tidak merugikan orang lain. Privasi adalah ruang kebebasan itu; ketika privasi dilanggar, kebebasan manusia ikut terluka.

Filsafat Timur menawarkan pelajaran yang lebih dalam. Konfusius menekankan bahwa pemimpin harus menjadi teladan moral. Lao Tzu mengajarkan kerendahan hati dan pengendalian diri. Dalam tradisi Jawa, nilai “mikul dhuwur, mendhem jero” mengingatkan bahwa orang yang berada di tempat tinggi harus mampu menjaga kehormatan dan menyimpan rahasia dengan amanah.

Budaya Melayu pun menyimpan pepatah: “aib orang jangan dibilang, aib diri jangan dikaji.” Pesan itu mengingatkan manusia untuk bermuhasabah sebelum sibuk mencari kesalahan orang lain.

Kebijakan Publik: Ujian bagi Institusi

Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah Polri menetapkan LSP dan dua jenderal lain sebagai tersangka merupakan respons kelembagaan yang tepat secara prinsip. Negara menunjukkan bahwa hukum berlaku juga bagi pejabat tinggi.

Namun, penetapan tersangka hanyalah langkah awal. Kebijakan publik yang matang menuntut lebih dari itu: transparansi, independensi, akuntabilitas, dan pembenahan sistemik.

Polri perlu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem LIMS: siapa yang memiliki akses, bagaimana nomor target dimasukkan, siapa yang memberi perintah, dan bagaimana data hasil sadapan dapat dihapus. Tanpa pembenahan sistemik, penindakan terhadap tiga orang tidak akan cukup untuk mencegah penyalahgunaan serupa di masa depan.

Penguatan kebijakan dapat mencakup pembatasan akses berjenjang, pencatatan digital setiap akses, audit berkala, perlindungan pelapor internal, serta pengawasan eksternal oleh Kompolnas, Komisi III DPR, Komnas HAM, atau lembaga audit independen.

Hukum Tidak Tumpul ke Atas

Kasus LSP dapat dijadikan contoh awal bahwa hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang ditetapkan sebagai tersangka bukan hanya petugas pelaksana, melainkan juga mantan Kapolri yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan serta dua perwira tinggi Polri. Ketiganya mengalami penahanan untuk kepentingan pemeriksaan.

Penetapan LSP sebagai tersangka menunjukkan bahwa pangkat bintang empat dan kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak serta-merta memberikan kekebalan hukum. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk menjaga agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.

Namun, kesimpulan bahwa hukum benar-benar tidak tumpul ke atas belum dapat dinyatakan final. Penetapan tersangka dan penahanan hanyalah tahap awal. Kasus ini masih harus melewati penuntutan, persidangan, pembuktian, pembelaan, dan putusan pengadilan.

• Proses hukum harus berlanjut secara konsisten hingga putusan pengadilan.
• Dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik harus dibuktikan secara hukum.
• Penyidikan harus independen dan bebas dari pengaruh politik maupun kesetiaan internal Polri.
• Apabila terbukti bersalah, hukuman harus proporsional dan tidak dibedakan karena pangkat atau kedudukan.
• Harus ada audit dan pembenahan sistem LIMS agar penyalahgunaan serupa tidak terulang.

Dengan demikian, kasus LSP telah menunjukkan bahwa pedang hukum mulai diangkat ke atas. Tetapi apakah pedang itu benar-benar tidak tumpul, akan terlihat dari keberanian negara menuntaskan proses hukum sampai akhir.

Analisis Hukum Tata Negara

Berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Sebagai kepala negara, Presiden mewakili negara dan menjaga martabat Republik. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memimpin kabinet dan menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, gangguan terhadap keamanan atau kerahasiaan komunikasi Presiden menyangkut bukan hanya hak pribadi, melainkan juga kelangsungan fungsi kenegaraan.

Yang dilindungi bukan pribadi Presiden, melainkan lembaga kepresidenan. Ketika jabatan berganti, perlindungan itu tetap melekat pada fungsi konstitusional Presiden.

Indonesia adalah negara hukum. Seluruh kekuasaan harus tunduk pada hukum. Penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum dan merusak kepercayaan publik.

UUD 1945 menganut prinsip checks and balances. Presiden menjalankan eksekutif, DPR menjalankan legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman.

DPR berhak dan berkewajiban mengawasi tata kelola sistem LIMS, tanpa campur tangan dalam proses peradilan. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hasil penyadapan hanya dapat menjadi alat bukti apabila diperoleh secara sah dalam rangka penegakan hukum.

Perlindungan Presiden dari penyadapan ilegal bukan berarti imunitas hukum. Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Yang dilindungi adalah kelangsungan fungsi kenegaraan dan martabat lembaga kepresidenan.

 

Perlukah Undang undang Pelindung Presiden

Perlu penguatan aturan, tetapi tidak harus undang-undang yang hanya melindungi Presiden secara personal. Hukum Indonesia sudah melarang penyadapan tanpa hak. Masalah utamanya adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian akses terhadap sistem penyadapan.

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia bukan hanya simbol, melainkan representasi tertinggi negara dalam banyak fungsi kenegaraan. Lambang negara secara formal adalah Garuda Pancasila, bukan Presiden. Namun, Presiden tetap merupakan wajah negara di dalam dan luar negeri.

Perlindungan yang tepat adalah penguatan sistem yang melindungi seluruh warga negara, dengan perhatian khusus pada komunikasi pejabat negara yang strategis. Langkah yang dapat dipertimbangkan meliputi:

• Pembatasan akses berjenjang pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) agar tidak ada pejabat yang dapat memasukkan target penyadapan tanpa persetujuan hukum dan jejak audit.
• Otorisasi ganda dan tercatat.
• Audit forensik berkala.
• Larangan penghapusan data tanpa jejak audit.
• Perlindungan pelapor internal.
• Pengawasan eksternal.
• Sanksi pidana dan administratif yang tegas.

Rujukan bagi DPR RI

Kasus LSP dapat menjadi rujukan bagi DPR RI untuk membentuk undang-undang tentang perlindungan Presiden sebagai simbol negara dan kepala negara dari penyadapan ilegal oleh pihak dalam negeri.

Saat ini belum ada UU khusus yang melarang penyadapan terhadap Presiden oleh aparat dalam negeri. Presiden masih dilindungi melalui aturan umum tentang privasi dan larangan penyadapan. Karena itu, kasus LSP menunjukkan adanya celah pengaturan.

DPR memiliki fungsi legislasi dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. RUU dapat berasal dari inisiatif DPR melalui anggota, komisi, atau Badan Legislasi.

Dasar konstitusional pembentukan UU ini adalah Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi, Pasal 28F tentang hak komunikasi, Pasal 4 tentang kekuasaan pemerintahan, dan Pasal 20 tentang kewenangan DPR membentuk undang-undang.

Ruang lingkup usulan UU dapat mencakup:

• Larangan penyadapan komunikasi Presiden dan Wakil Presiden tanpa izin atau di luar prosedur.
• Larangan akses ilegal terhadap perangkat dan data Presiden.
• Larangan penghapusan atau penyembunyian data hasil penyadapan.
• Pembatasan akses berjenjang pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
• Otorisasi berlapis dan jejak audit digital.
• Pengawasan eksternal oleh lembaga independen.
• Perlindungan pelapor internal.
• Sanksi pidana, administratif, dan etik.
• Pemulihan hak korban.

Undang-undang ini tidak boleh menciptakan kekebalan mutlak bagi Presiden. Ia harus menjaga keseimbangan antara perlindungan Presiden dan hak privasi seluruh warga negara. Prinsipnya adalah perlindungan fungsional, bukan kekebalan pribadi.

Pesan Moral Indonesia 

Bangsa Indonesia mengenal nilai “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” Pemimpin dan rakyat adalah satu kesatuan. Pemimpin bukan sosok yang berdiri di atas rakyat, melainkan hamba yang memikul beban bersama rakyat.

Ada pesan bahwa “yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan.” Kasus LSP harus menjadi cermin, terutama bagi pemegang jabatan dan kekuasaan.

Dalam budaya Jawa dikenal ungkapan “mikul dhuwur, mendhem jero”, yang berarti menjaga kehormatan dan menyimpan rahasia dengan amanah. Nilai ini sangat relevan bagi aparat negara. Jabatan tinggi menuntut kemampuan menjaga rahasia, bukan membongkar rahasia orang demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Refleksi Kata Akhir

Bintang di langit tidak pernah jatuh karena ia tidak menyimpan ambisi menguasai langit. Ia bersinar dengan tenang dan menerima batasnya. Manusia jatuh bukan karena langit menolaknya, melainkan karena ia lupa bahwa ia adalah hamba.

Jabatan dapat hilang. Pangkat dapat dicopot. Kekuasaan dapat berpindah. Tetapi kehormatan yang rusak sulit dipulihkan.

Pada akhirnya, bintang sejati bukanlah bintang yang bersinar di pundak, melainkan cahaya kejujuran yang bersinar dalam hati. Jika cahaya itu padam, betapa pun tingginya jabatan seseorang, ia dapat jatuh dari tempat yang paling tinggi.

 

Pesan dari adat Ketimuran

Bangsa Melayu menyimpan pepatah yang tajam:

“Buat baik berpadanilah, buat jahat berpadanilah juga.”

Pepatah ini mengingatkan bahwa setiap perbuatan pada akhirnya akan kembali kepada pelakunya. Kebaikan akan menemukan jalannya, begitu pula kejahatan. Dalam kasus LSP, pepatah ini menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, betapa pun tingginya jabatan pelakunya, pada akhirnya akan menemukan pembalasannya melalui hukum, sejarah, dan hati nurani.

Bangsa Jawa juga menyimpan ungkapan yang sama kuatnya:

“Sing becik ketemu ketik, sing ala ketemu ala.”

Artinya, yang baik akan bertemu dengan kebaikan, dan yang buruk akan bertemu dengan keburukan. Pepatah ini menegaskan bahwa hukum, moral, dan takdir memiliki jalannya masing-masing. Tidak ada kekuasaan yang dapat meloloskan diri selamanya dari konsekuensi perbuatannya.

Kedua pepatah ini menyimpulkan: kekuasaan adalah amanah, privasi adalah martabat, dan hukum adalah penjaga keseimbangan. Ketika amanah dijaga, bintang tetap bersinar di langit. Ketika amanah dikhianati, bintang pada pundak dapat jatuh, dan manusia harus siap menanggung akibatnya.

 Editor : Oleh : EL Yusril ( mhs Program Dokt