" Ternyata setelah dikonfirmasi kepada sekda Pelalawan, T.Mukhlis tim pansel hingga saat ini belum dibentuk karena menunggu anggaran APBD-P katanya" ujar Huda.

Jadi kalau menunggu APBD-P diperkirakan bulan delapan yah berarti tim pansel tidak jalan, sementara tim pansel ini/ Plt. Direktur BUMD Tuah Sekata ini tidak boleh diperpanjang, menyalahi aturan.

" Begini hitungannya, jelas huda. pansel bergerak paling cepat 4 (empat) bulan, sementara sudah berjalan 1 (satu) bulan berarti selama waktu ini pansel bekerja Dirut Plt akan diperpanjang lagi. Harusnya Plt inikan tidak boleh diperpanjang lagi.

" Jadi pertanyaannya berapa lama cooling down yang dilakukan sekda Pelalawan ini, hingga dia minta cooling down dulu", katanya.

Nah, bagaimana dengan yang merekomendasikan direktur mantan koruptor tersebut, yah tentu dia harus bertanggung jawab secara moral, ujar Huda.

" Tapi kalau hal ini mau diangkat secara hukum, mereka ini sudah termasuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan sudah masuk ranah korupsi, jadi pansel ini semuanya harus bertanggung jawab", tegas Huda. (GP1)

Sumber : FORMASI RIAU. /  Editor : Assep Putra Sulaiman