PEKANBARU - Untuk membantu daerah mengurangi kerentanan stok pangan serta untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan.

Usulan Ranperda pembentukan BUMD sarana Pangan Madani ini sudah sejak lama digaungkan, bahkan sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri pernah menyampaikan agar Pekanbaru memiliki BUMD Sarana Pangan Madani, dengan harapan agar BUMD yang ditunjuk bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Pekanbaru. Pasalnya selama ini Pekanbaru mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah dan cukup rentan mengalami kekurangan stok. 

Untuk itu, dengan diajukan Ranperda BUMD Saranan Pangan Madani ini disambut baik oleh kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru dan saat ini sedang digesa oleh Tim Pansus yang telah ditunjuk untuk segera menggodok Ranpreda BUMD Sarana Pangan Madani menjadi Perda. 

Anggota Pansus III DPRD Pekanbaru, Doni Saputra mengungkapkan, Ranperda BUMD Sarana Pangan Madani dinilai sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Setiap kecamatan, nantinya harus memiliki UPT Pangan Madani sehingga stabilitas harga komoditi pangan bisa terjaga.

“Selama ini, harga bahan kebutuhan pokok selalu berfluktuasi bahkan terkadang sangat tidak terkendali. Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru bisa melakukan pemantauan harga di pasaran dan memberikan teguran bagi pedagang nakal yang suka bermain harga. Jika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, masyarakat nanti bisa belanja ke UPT Pangan Madani Kecamatan dengan harga standar,” ungkap Doni Saputra anggota Pansus Ranperda BUMD Saranan Pangan Madani, Kamis (19/11/2020) siang.

Doni Saputra berharap, jelang Ranperda BUMD Sarana Pangan Madani disahkan pada akhir Desember medatang, maka pembangunan Pasar Induk harus segera dirampungkan oleh pihak Pemko Pekanbaru. Pasalnya, kehadiran Pasar Induk sangat dibutuhkan untuk aktivitas bongkar muat barang.