Badan Akreditasi Nasional Provinsi Papua Gelar Sosialisasi Akreditasi Paud Dan Pnf
Dinas Kabupaten Jayapura bersama Badan Akrediatasi Nasional (BAN) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Papua menggelar Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF di PKBM Penusa, Jalan Hawai Sentani. 08/6/21
Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Papua, Diki Kurniawan, SPd.I, M.Pd menuturkan kegiatan ini dimaksud untuk lembaga persatuan didikan khususnya PAUD dan PNF dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya Kabupaten Jayapura yang belum dilakukan Akreditasi wajib lakukan Akreditasi dikarenakan akreditasi ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kelayakan satuan pendidikan tersebut dalam memberikan pelayanan ke pusat untuk akreditasi ini dibawah atau menilai melalui 8 standar ya delapan standar itu berdasarkan dari Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk satuan pendidikan yang memang belum melakukan Akreditasi,’’ tutur Diki.
Selanjutnya, lanjut Diki, bagi lembaga PAUD dan PNF yang mengalami kesulitan bisa menghubungi Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Papua yang Sekretariatnya itu ada di Dok 9 di Dinas Pendidikan dan Pembukuan salah satu ruang itu khusus untuk sekretariatan BAN PAUD dan PNF jadi kami harapkan dari BAN dan PNF semua lembaga khususnya di Kabupaten Jayapura bisa terakreditasi karena dengan begitu Jaminan Mutu di Kabupaten Jayapura bisa terlihat sejau mana mutu pendidikan,” ujar Deki.
Sementara itu Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Nataniel Safkaur, S.Pd, MM menjelaskan bahwa, Kegiatan berkaitan dengan Akreditasi yang dilakukan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Papua disini memang sangat penting untuk lembaga-lembaga PAUD baik itu PAUD Formal maupun Nonformal yang sekarang ada siapkan kegiatan ini ada 20 peserta yang sedang mengikuti kegiatan ini, kami harapkan setelah mengikuti kegiatan ini kembali ke masing-masing lembaga untuk menyiapkan 8 standar itu,” Harap Nataniel.
Selanjutnya, lanjut Nataniel, masing-masing lembaga harus disiapkan betul supaya ini untuk penilaian berkaitan dengan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini maupun Pendidikan Masyarakat, untuk Pendidikan Anak Usia Dini, kami harapkan memang karena Pendidikan Anak Usia Dini ada di Kampung-kampung yang banyak kekurangan baik itu Sarana maupun Tenaga Pendidik, oleh sebab itu melalui Akreditasi ini ya semoga para peserta yang ikut untuk bisa lembaga-lembaganya diperbaiki baik 8 standar itu yang harus diperbaiki supaya ke depan Kabupaten Jayapura ini kita bisa meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, “ harapnya.
Selanjutnya untuk PKBM, ketua-ketua lembaga juga harus diambil yang punya sarana berkaitan dengan gedung harus dilengkapi karena termasuk gedung sarana prasarana itu masuk dalam standar layanan, jangan sampai kita hanya meminjam gedung terus dan seterusnya kalau boleh punya gedung untuk sekretariat dan harus punya gedung untuk warga belajar sendiri, dan kedepan kita harapkan masing-masing lembaga harus punya gedungnya sendiri supaya warga belajar sudah tahu dan namanya juga harus jelas, apa lagi papan namanya juga jelas, supaya siapapun yang lewat wah ini tempat untuk bisa mereka yang mau ingin belajar, “ Imbuhnya.
Terus Kabupaten Jayapura ini juga banyak yang buta huruf oleh sebab itu masing-masing lembaga kalau boleh menyelenggarakan pendidikan keaksaraan supaya kita bisa membantu warga belajar yang buta huruf supaya bisa bebas dari melingkup Kabupaten Jayapura,”ujarnya.
Sementara itu, nara sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura bidang PAUD dan Dikmas, Fatima Madjid, SE, menjelaskan keterkaitan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Aplikasi Akreditasi (SISPENA). Dikatakan, Pengajuan Data Delapan Standar Nasional, beberapa diantaranya menggunakan aplikasi Dapodik. Aplikasi Dapodik ini nantinya akan otomatis terintegrasi dengan Aplikasi SISPENA, “ terangnya.
Tulis Komentar