SIAK – merahputihterkini.com – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Siak memprioritaskan pembelian bahan pangan dari hasil pertanian serta produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan program nasional tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat di daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Afni saat memimpin Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026). Dalam pertemuan itu, ia menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha dan petani lokal agar manfaat ekonomi dari program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Siak.

Menurut Afni, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, terdapat sedikitnya 1.568 pelaku UMKM di Kabupaten Siak yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, serta sebagian kecil di sektor perikanan. Namun hingga saat ini, ia menilai belum ada dapur SPPG yang secara konsisten membeli hasil produksi dari petani maupun UMKM setempat.

“Tujuan utama Presiden dalam program Makan Bergizi Gratis salah satunya adalah membantu UMKM lokal. Jika dapur SPPG lebih banyak berbelanja di Pekanbaru, sementara di Siak hanya mendapatkan sisa-sisa belanja, tentu ini sangat kita sesalkan,” tegasnya.Panduan & Petunjuk Perjalanan

Bupati Afni menjelaskan, di Kabupaten Siak saat ini terdapat 56 unit SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan. Ia meminta agar seluruh pengelola dapur SPPG ke depan dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pelaku UMKM dan petani lokal, sehingga kebutuhan bahan baku pangan untuk program MBG dapat dipenuhi dari dalam daerah sendiri.

“Ambil dulu produk UMKM kita. Cari dan bina UMKM lokal. Yayasan yang mengelola dapur bisa berkolaborasi dengan dinas terkait, nanti pemerintah daerah yang membantu mencarikan UMKM yang siap menjadi mitra,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyukseskan program MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat. Bahkan, menurutnya, pemerintah daerah siap melakukan penyesuaian anggaran demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Siak dapat berjalan optimal.

“Saya akan fokus penuh pada program MBG ini. Kami sudah menyiapkan draft kesepakatan dan akan terus mengawal pelaksanaannya serta melaporkan perkembangan ke pemerintah pusat. Untuk menjaga kualitas makanan bergizi di Siak, kami juga akan mengaktifkan peran seluruh puskesmas serta memperkuat keterlibatan tenaga ahli gizi,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati Afni turut menyoroti kualitas menu makanan dalam program MBG selama bulan Ramadan. Ia mengaku menerima laporan bahwa menu yang diberikan kepada anak-anak PAUD hanya berupa kacang polong, kacang goreng, satu buah pisang, serta sepotong brownies.

“Saya mendapat laporan bahwa menu yang diberikan kepada anak-anak hanya kacang-kacangan dan kue seperti hidangan hari raya. Seharusnya bahan-bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lebih layak dan bergizi bagi anak-anak,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kabupaten Siak. Ia menyarankan agar pelaku UMKM di daerah tersebut difasilitasi untuk bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Siak guna memperkuat akses pembiayaan usaha.

Menurut Syartiwidya, dengan jumlah UMKM yang mencapai 1.568 unit, para pelaku usaha tentu membutuhkan tambahan modal untuk memenuhi permintaan dapur SPPG yang cukup besar. Sebagai contoh, satu dapur bisa membutuhkan hingga 2.500 porsi makanan atau kue per hari, sehingga kapasitas produksi UMKM.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM yang menjadi mitra program MBG.

“Di sinilah peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengarahkan perbankan agar memberikan akses KUR kepada UMKM. Mereka membutuhkan tambahan modal, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Ini juga sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi serta upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Syartiwidya juga mendorong inovasi produk pangan lokal agar memiliki nilai tambah, seperti pengolahan ikan menjadi bakso ikan atau produk makanan khas Siak yang dapat diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap unit SPPG di Kabupaten Siak rata-rata mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja yang bertugas di dapur. Selain itu, dampak ekonomi dari program ini juga akan dirasakan oleh petani, nelayan, serta pelaku UMKM yang memasok bahan baku.

Ia bahkan mengusulkan konsep “One Product One Village” sebagai strategi pemberdayaan ekonomi desa, sehingga setiap kampung di Siak memiliki produk unggulan yang dapat disuplai ke dapur-dapur SPPG.

“Dana program MBG ini nilainya mencapai triliunan rupiah secara nasional, namun sekitar 93 persen dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk belanja bahan makanan dan tenaga kerja. Artinya, perputaran uang langsung masuk ke masyarakat melalui rekening virtual yayasan pengelola,” terangnya.

Ia menambahkan, satu unit dapur SPPG dapat mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Dengan jumlah 56 dapur di Kabupaten Siak, maka potensi perputaran dana mencapai Rp56 miliar setiap bulan, bahkan bisa mencapai sekitar Rp65 miliar selama periode program berjalan.

“Uang sebesar ini harus beredar di Kabupaten Siak. Jangan sampai dana yang seharusnya menggerakkan ekonomi masyarakat justru keluar dari daerah,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, pelaku UMKM, petani, serta sektor perbankan, diharapkan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Siak.

Sumber: Aya/MC Kabupaten Siak